Minggu, 07 Maret 2021 | 19:20:53 WIB

HCW Minta KPK  Turunkan Tim Koorsup Untuk Krocek Pembangunan di Balai Wilayah Sungai  Malut

Selasa, 26 Januari 2021 | 16:59 WIB
HCW Minta KPK  Turunkan Tim Koorsup Untuk Krocek Pembangunan di Balai Wilayah Sungai  Malut

Direktur HCW Malut Rajak Idrus. (Foto: Aldy/Lindo)

TERNATE, LINDO - Lembaga Anti Korupsi Halmahera Corupption Watch (HCW) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengkafer adanya informasi yang tidak beres di tubuh balai waliyah sungai Malut. HCW menduga bahwa ada tender proyek hingga pada proses lelang  yang dilakukan oleh balai wilayah sungai sebagai eksikutor untuk memenangkan proyek tersebut.

"HCW mengkafer ada dugaan yang  terjadi soal praktek jual beli proyek hingga penitipan proyek pada saat melaksanakan tender di balai wilayah sungai Maluku Utara," ungkap Direktur HCW Malut Rajak Idrus.

Rajak yang sering disapa Jeck itu menegaskan bahwa ada dugaan kuat sebelum dilakukan tender, pihak balai  wilayah sungai sudah menitipkan nama-nama kontraktor atau perusahaan untuk dimenangkan dalam  sebuah tender proyek yang ada di balai wilayah sungai sebagai pemilik proyek tersebut.

"Kami sudah kafer informasi soal tender itu. Bagi kami hal ini sudah tidak asing lagi ditelingga HCW. Kami sudah mencium sejak lama terkait isu tersebut, dan perkembangan itu sudah sejak lama dilakukan," kata Jeck.

Untuk itu, HCW Malut meminta KPK RI untuk melakukan kroscek di lapangan, karena hal itu, ada dugaan kuat  konspirasi dan persaingan usaha yang tidak sehat.

"Saya minta agar KPK segera turunkan Tim koordinator anti suap (Koorsup) untuk mengikuti tahapan tender, terutama saat melaksanakan tender tersebut. Kami sudah pantau dilapangan banyak para pemodal yang selalu memenangkan dan mengerjakan proyek di balai wilayah sungai Malut," pintanya.

Selain KPK RI, HCW Malut juga meminta pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, melalui bapak menteri Basuki Hadimuljono dan Direktorat Jendral Sumberdaya Air Kementrian PUPR untuk segera mengevaluasi dan mencopot saudara Bebi Hendrawibawa dari jabatannya sebagai Kepala Balai Wilayah Sungai Malut.

"Dalam kesempatan  ini saya minta pada bapak menteri dan bapak Dirjen Sumberdaya Air Kementrian PUPR untuk segera turun  untuk mengkroscek dan mengefaluasi kinerja Balai Wilayah Sungai Malut. Termasuk mencopot saudara Bebi Hendrawibawa dari jabatannya sebagai Kepala Balai Wilayah Sungai Malut, karena  yang bersangkutan sudah tidak becus lagi urus lembaga itu," paparnya.

ALDY M

Berita Terkait