HCW Minta KPK Segra Telusuri Proyek Dana Aspirasi Poker di Provinsi Malut

TERNATE, LINDO - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Coruption Watch (HCW) Maluku Utara, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera monitoring seluruh proyek aspirasi (Poker) yang konon katanya di peruntukan untuk anggota Dawan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Maluku Utara (Malut).

“Dari tahun ke tahun proyek aspirasi / Poker itu di duga kuat di kerjakan oleh Anggota DPRD Provinsi Malut,” kata Direktur HCW Rajak Idrus,  dalam rilis yang ditertima oleh media ini, Kamis (28/01/2020).

Rajak menuturkan, proyek tersebut dikerjakan pihak ke tiga dengan modus kontraktor bermodal yang anggap ada kedekatan dengan oknum-oknum anggota DPRD. sehingga mereka bisa mengerjakan proyek yang diduga itu milik anggota DPRD provinsi maluku utara.

“Jujur kami ikuti perkembangan terkait dengan proyek aspirasi / poker tersebut,” tutut Rajak.

Terkait proyek itu,  HCW menduga kuat  bahwa hampir semua anggota dewan provinsi Malut miliki proyek itu. Hasil telusuri HCW bahwa proyek aspirasi / poker itu melekat di beberapa Dinas. Artinya bahwa anggota dewan yang mendapat proyek aspirasi poker mereka titipkan ke dinas untuk diproses dan ditindaklanjuti.

"Proyek itu sangatlah besar, mulai dari 1 miliar sampai 3 miliar. Bahkan ada yang mencapai 5 miliar. Itupun tergantung permainan anggota dewan untuk melakukan terobosan. Kalau bagi yang lincah pasti lebih besar mendapatkan proyek  tersebut," tutur Rajak.

Pria yang sering disapa Bang Jeck ini mengakui bahwa, HCW sudah mengantongi data-data proyek tersebut. Termasuk nama-nama anggota dewan yang terlibat dalam dalam permainan itu.

"Kami mencoba telusuri hingga ke lapangan atas proyek atau pekerjaan dan rata- rata tidak beres dan proyek itu diduga kuat adalah proyek aspirasi/poker milki anggota dewan Malut. Untuk itu kami minta KPK segera telusuri bahkan turungkan tim untuk mengkorcek secara dekat atas proyek tersebut," tandas  Jeck.

Dia mengaku bahwa hampir seluruh proyek aspirasi/ poker itu mengendap pada kepala dinas. Karena kepala dinaslah yang rutin berkoordinasi dengan anggota dewan sebagai pemilk proyek itu  dan dinas tersebut adalah kuasa pengguna anggaran yang sering  meloloskan proyek tersebut.

"Saya minta kepala kepala dinas harus jujur dan berani untuk membongkar proyek itu karna hasil pantauan kami selama ini,  para kepala-kepala dinas tidak pernah berbicara soal proyek tersebut.  Mungkin mereka takut, sehingga para kadis juga memilih  bungkam," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jeck berharap  agar KPK mau membongkar seluruh   praktek itu di dinas maupun di anggota  dewan.

"Harapan saya KPK bisa membongkar proyek tersebut melalui pintu masuk  di dinas terkait. Saya  yakin akan KPK menemukan banyak hal disana. Dan kenapa dinas tidak mau berbicara, karena dinas tersebu sudah  bekerja dibawa tekanan," bebernya.

ALDY M