Selasa, 22 Juni 2021 | 09:10:50 WIB

Palsukan Tanda Tangan Gubernur, HCW Nilai Itu Tidakan Kejehatan dan Pidana

Kamis, 28 Januari 2021 | 20:03 WIB
Palsukan Tanda Tangan Gubernur, HCW Nilai Itu Tidakan Kejehatan dan Pidana

Direktur HCW Rajak Idrus. (Foto: Aldy/Lindo)

TERNATE, LINDO - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Coruption Watch (HCW) provinsi Maluku Utara (Malut), telah menemukan adanya pemalsuan tanda tangan Gubernur  Malut Abdul Gani Kasuba, untuk meloloskan sebuah program di Kementerian di Jakarta.

"Dugaan kami ada  oknom eselon II di Lingkup pemerintah Provinsi Malut telah memalsukan tanda tangan Gubernur berupa Scen. Pemalsuan itu dalam rangka mengusulkan program di kementerian di Jakarta," ungkap Direktur HCW Rajak Idrus.

Pria yang sering disapa Bang Jeck itu, menegaskan bahwa informasi pemalsuan tanda tangan Gubernur Malut menggunakan alat scan itu diperoleh dari berbaggai sumber  di  Kota Ternate dan di Jakarta

"Informasi ini kami kafer dari beberapa Bulan yang lalu. Dan HCW terus melakukan telusuri untuk memastikan apa benar atau tidak tanda tangan tersebut di scen," tegasnya.

Dalam penelusuran itu, Jeck mengakui  bahwa, dalam penelusuran HCW di berbagai pihak, sambil  berkoordinasi untuk membuktikan keapsahan tanda tangan tersebut, dan ternyata tanda tangan basa itu memang benar di Scen. 

"Dalam kajian HCW telah mempertimbangkan bahwa memang ada kesamaan secara teliti dan membenarkan bahwa ada dugaan kuat bahwa tanda tangan tersebut telah di scen," papar Jeck.

Untuk itu Jeck menilai bahwa oknom tersebut telah melakukan perbuatan di luar dugaan dan sengaja melakukan pemalsuan scen tanda tangan untuk kepintingan pribadi dan kelompok dan hal itu sangat bertentangan hukum.

"Kalau sudah memalsukan tanda tangan orang lain maka itu sudah melanggar Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 236 Ayat (1) KUHP. Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain, maka akan di kenakan kurangan penjara selama-lamanya enam tahun," jelasnya.

Diakhir keterangannya Jeck berjanji, pihaknya akan berkonsultasi dengan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba untuk menyampaikan beberapa bukti atas tidakan pemalsuan tersebut.

"Dan masih banyak bukti lagi yang akan kami serahkan ke Gubernur AGK. Konsultasi kami ini agar Gubernur dapat  mengatahui tidakan yang di lakukan oleh anak buahnya. Dan apa yang HCW lakukan ini adalah bagian untuk membantu pemerintah provinsi Malut, dalam berbagai sektor terutama dalam sektor pengawasan dan pembangunan. Sehingga menghindari yang namanya tindakan kejahatan korupsi," bebernya.

Selain berkoordinasi  dengan Gubernur, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak Badan Pusat Statistik.

"Kami ingin hal ini benar-benar  terungkap. Karena kami yakin bahwa dukumen yang di kirim ke Jakarta itu terdapat ada ketidak wajaran, yaitu tanda tangan gubernurnya di scen tidak cap basah," urainya.

ALDY M

Berita Terkait