Senin, 02 Agustus 2021 | 01:35:00 WIB

Hartono Tanuwidjaja Desak Polisi Hentikan Proyek Modernland Cilejit

Senin, 1 Februari 2021 | 07:30 WIB
Hartono Tanuwidjaja Desak Polisi Hentikan Proyek Modernland Cilejit

Hartono Tanuwidjaja, SH, MSi, MH, CBL. (FOTO : HARIANPELITA. COM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Hartono Tanuwidjaja, SH, MSi, MH, CBL selaku Kuasa Hukum PT Bumi Mahkota Pesona milik Hendro Kimanto Liang, mendesak Direktur Reskrimum Polda Banten Kombes Pol. Drs Martri Sonny, untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian sementara kegiatan pembangunan perumahan “Modernland Cilejit.”

Selain itu, pihaknya juga
meminta  penyidik Polda Banten agar  memasang garis Police Line atau pemasangan “Plang Sita” pada area bidang tanah di TKP Blok 005 sampai dengan Blok 013 Desa Sukamanah, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.

“Kami sudah kirim surat Permohonan kepada penyidik Polda Banten Tertanggal 18 Januari 2021. No: 1.6/HTP/2021," ungkap Hartono, di Jakarta sebagaimana dilansir Lindo dari Harianpelita.com, Minggu (31/1/21).

Dijelaskannya, dasar permohonan kepada penyidik ini menurut Hartono berbagai surat. Diantaranya : Surat Hartono Tanuwidjaja & Partners Reg. No : 11.11/HTP/2020. Tertanggal 19 November 2020 yang ditujukan kepada Direktur Reskrimum Polda Banten Perihal : Permohonan Pemasangan Police Line dan Plang Penyitaan.

Surat Direktur Reskrimum Polda Banten No. B/174/XI/Reskrimum tanggal 17 November  2020 Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur PT Griya Sukamanah Permai. Surat Direktur Reskrimum Polda Banten  Nomor: A.3/84/X/RES.1.10/2020/Dur.Reskrimum Tanggal 28 Oktober 2020 Perihal : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Surat Direktur Reskrimum Polda Banten Nomor: B/2361/XII/Tes.1.10/2020/Fit. Reskrimum Tanggal Desember 2020 Perihal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang ditujukan up. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dan sejumlah surat pendukung lainnya. 

Mengutip statement Kapolri Baru Jenderal Pol. Listyo Sigit yang menyatakan hukum jangan Tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, menurut Hartono masih sebatas angan - angan dan lips service. 

"Suatu perkara atau kasus Pidana itu tidak cukup hanya didukung boleh Bukti - bukti akurat plus saksi - saksi yang berkompeten. Tapi terkadang juga membutuhkan support finansial untuk kemajuan proses Penyidikan dan dukungan nyata dari pejabat Bintang Polri. Keadilan dan kepastian Hukum itu sangat Mahal harganya di Negeri ini, tapi tetap harus diperjuangkan semaksimal mungkin," ujar Hartono.  (ARMAN R/HARIANPELITA. COM) 

Berita Terkait