Sabtu, 17 April 2021 | 00:14:43 WIB

Gelar Aksi unjuk Rasa, FPL Tuntut Kesejahteraan Masyarakat Lingkar tambang di PT.IWIP

Selasa, 2 Maret 2021 | 09:21 WIB
Gelar Aksi unjuk Rasa, FPL Tuntut Kesejahteraan Masyarakat Lingkar tambang di PT.IWIP

Foto pada saat Aksi unjuk rasa berlangsung

LINDO HALTENG - Fron Peduli Lelilef (FPL) Senin (01/03/2021) Pagi tadi Menggelar Aksi Unjuk Rasa Menuntut Kesejahteraan masyarakat Lingkar tambang dan Kembali menayakan hasil Hering sesuai kesepakatan beberapa Minggu lalu yang belum diakomodir oleh pihak perusahaan. Aksi Unjuk rasa tersebut, berlangsung didepan Perusahaan PT.indonesia Weda Bay Industri Park (Iwip) Kecamatan weda tengah kabupaten Halmahera tengah (Halteng).

 

informasi yang diterima Media ini, Jumlah masa Aksi kurang lebih 25 Orang yang melibatkan Laki-laki dan perempuan serta alat Pendukung dalam aksi yakni 1 Unit Pic Up, Satu pengeras Suara soundsistem, Satu helai bendera Merah Putih dan spanduk yang betuliskan "PT IWIP Abaikan Kesejahtraan Buruh dan Masyarakat Lingkar Tambang" dan Jumlah pengamanan personil dalam orasi terdiri dari TNI AD sebanyak : 20 personil, BRIMOB POLDA MALUT sebanyak : 25 personil, Pam Ovit Polda Malut sebanyak : 11 prsonil, TNI AL sebanyak : 10 personil, Subsektor weda Tengah : sebanyak 6 personil dan Security sebanyak 40 personil.

 

Koordinator Lapangan,(Korlap) Boby Trisutrisno, Dalam orasianya menyampaikan, telah diketahuinya, bahwa PT.IWIP sudah beroperasi selama 2 tahun lebih.Namun dengan waktu yang sangat singkat ini sudah menimbulkan Dampak lingkungan yg begitu besar.

 

"PT.IWIP telah Alpa sebagaimana Tanggung jawab yang harus dilakukan,"Ujarnya

 

Dikatakan Bobi, Mengacu pada UUD 1945 pasal 33, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di Kuasai oleh negara dan di pergunakan Untuk sebesar-besarnya Untuk kesejahtraan dan kemakmuran Rayat dengan demikian kesejahtraan itu, belum di rasakan oleh Rayat yakni Masayarakat Lingkar Tambang.

 

Padahal dalam ketentuan Pasal 86 ayat 1 huruf a UU No 13 tahun 2013 tentang ketenaga Kerjaan, menurutnya Tanggung Jawab perusahan terhadap kesehatan, keselamatan dan Kesejahtraan (K3) buruh harus terjamin.

 

"melihat kondisi buruh terkait dengan aktifitas perusahan ketika beroperasi selalu saja membawa dampak buruk baik buruh maupun masyarakat lingkar tambang, termasuk Merujuk pada angka kecelakaan lalu lintas bahkan berunjuk pada kematian," Kesal Bobi.

 

Berikut Isi dalam Tuntutan Aksi FDL

 

1. Hadirkan beasiswa Mahasiswa Lingkar Tambang

2. Segera Sahkan RTRW dan Tolak RDTR

3. Sediakan 2 (dua) Unit Truk angkutan Sampah untuk lelilef woebulen dan Sawai

4. Transparansi Anggaran Csr

5. Mendesak Kepada PT.IWIP untuk menaikan Gaji Buruh

6. Hadirkan perpustakaan Buku bagi Mahasiswa lelilef di Kota Ternate

7. Sediakan Tempat sampah Oraganik/non Organik di masing-masing Rumah

8. Sediakan fasilitas Kesehatan Yg memadai

9. Penyiraman Jalan 3 (tiga) Kali sehari.

10. PT.IWIP harus membangun Infrastruktur lelilef woebulen dan Sawai.

11. PT.IWIP harus Mendorong SDM masyarakat Lingkar Tambang

12. Mendesak PT.IWIP hadirkan Transportasi Khusus bagi buruh baik di laut maupun di Darat.

13. Mendesak Kepada PT.IWIP selamatkan Buruh lokal yg di PHK dan merekrut Karyawan Lokal Tanpa syarat.

 

Selanjutnya, Kasub sektor weda Tengah Ipda Sadid dowongi juga mengingatkan Kepada FDL, orasi unjuk rasa ada haknya dan ada aturan yang mengatur tentang penyampaian pandapat.

 

"Pihak perusahan sudah menerima rekan2 mahasiswa dengan baik, hingga pada saat hering nanti diusahakan dapat menimbulkan solusi yg terbaik Dan menjaga tertib dalam pelaksanaan hering," Imbuhnya.

 

Usai Aksi Forum Peduli Lelilef ini Berhasil Hering dengan Pihak PT.IWiP Devisi Eksternal.

 

Devisi Eksternal PT Iwip yang enggang dipubis Namanya pada saat Heeing Menyampaikan, terkait isi dalam tuntutan hering beberapa Minggu yg lalu bukan berarti pihak perusahan tidak mengakomodir. "Akan tetapi masih dalam proses pengambilan keputusan oleh pimpinan pusat,"tuturnya

 

"Soal Transportasi Umum angkutan sampah sudah kami kordinasikan degan Kepala desa beserta Camat weda Tengah untuk menyiapkan Lahan Atau lokasi Tempat penampungan sampah Organik Maupun Non Organik Namun hingga hingga kini pihak pemerintah desa dan kecematan belum ada Tanggapan lokasi yg di sediakan," sambungnya.

 

Dia juga menambahkan, mengenai perpustakaan Sudah di Ajukan sesuai hasil kesepakatan kemarin akan tetapi belum ada realisasi dari pimpinan Pusat. 

 

"Sedangkan dana CSR, tidak serta merta begitu saja, Semua Ada Aturan yang sebagaimana pihak perusahan Harus berkordinasi dengn Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan di sertakan juga dengan Pemerintah kabupaten dalam hal ini, ada tim Khusus CSR yang koordinir di tingkat Kabupaten," Tegasnya.

 

"Mengenai ankutan Umum untuk Karyawan Yang berdomisil di Desa lelilef pihak perusahan harus mengikuti prosedur dari pemerintah daerah mengenai aturan Jalan trans nasional, Sehingga yg di Harapkan oleh Aliansi Mahasiswa persedian Bus angkutan Karyawan bukan serta merta harus secepatnya mengakomodir,"Tambahnya.

 

Uasi pembicaran Pihak PT iwip yang diwakili oleh Devisi Eksternal mendapat Tanggapan dari perwakilan Front Peduli Lelif, Bahwa pihak perusahan beserta SPSI harus mengevaluasi kembali regulasi Dari pada isi Tuntutan dan secepatnya ada hasil yang di Capai.

 

"karena perjuangan kami ini, bukan serta merta kepentingan pribadi akan tetapi demi kesejahtraan dan kemaslahatan masyarakat yang ada di Lingkar Tambang," tutupnya. (Asdar)

Berita Terkait