Minggu, 11 April 2021 | 20:08:26 WIB

KPK Resmi Menerima Laporan Pemotongan Dana Desa (DD) Kabupaten Pulau Taliabu

Rabu, 3 Maret 2021 | 08:18 WIB
KPK Resmi Menerima Laporan Pemotongan Dana Desa (DD) Kabupaten Pulau Taliabu

Barang bukti yang ditemukan soal kasus dana desa di kabupaten Pulau Taliabo. (FOTO: EMPY/LINDO)

TALIABU, LINDO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah menerima laporan dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanjung Una (HIPMATU) kabupaten Pulau Taliabu, provinsi Maluku Utara, terkait adanya pemotongan anggaran dana desa (DD) tahun 2017.

Dalam kasus tersebut telah melibatkan kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah (BPKD) kabupaten Pulau Taliabu, Agusmawati Toyb Koten selaku pemilik Perusaan CV. Syafaat Perdana.

"Kami sudah masukan laporannya di KPK secara resmi sekitar pukul 15.20 Wib, dengan nomor surat 322 yang di terima oleh pak Romo dan Ibu In,” kata salah satu pengurus Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanjung Una (HIPMATU) yang namanya tidak disebutkan.

Agusmawati dilaporkan ke lembaga anti rasuah lantaran diduga melakukan pemotongan DD per desa Rp 60 juta di kalikan dengan 71 desa se kabupaten Pulau Taliabu dengan jumlah total Rp 4,26 miliar.

Selain itu, HIPMATU juga melaporkan kepala BPMD Kabupaten Taliabu, Salim Ganiru dan Bank BRI Unit Bobong, karena diduga telah melakukan konspirasi untuk pemotongan dana desa di 71 desa di Kabupaten Pulau Taliabu yang sempat mencuat karena sudah mengantongi bukti-bukti kwintansinya.

Modus pemotongan Dana Desa dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening CV Syafaat Perdana melalui Bank BRI Unit Bobong. Dugaan ini dibuktikan dengan adanya bukti transfer pemindah bukuan yang dilakukan Bank BRI Unit Bobong.

"Beberapa bukti seperti kwitansi transfer juga kami masukan, dan akan di verifikasi oleh KPK," tandasnya.

Dalam kasus tersebut Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Kabupaten Pulau Taliabu, Muh. Akrawi ikut diperiksa penyidik soal tindak pidana kriminal khusus (Ditreskrimsus), Polda Maluku Utara terkait kasus pemotongan dana desa sebesar Rp.60.000.000 per desa di Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun anggaran 2017.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Malut mengagendakan pemeriksaan Ketua PKPI Pulau Taliabu, Muh Akrawi dihari terakhir bersamaan dengan 47 kepala desa lainnya di Mapolsek Taliabu Barat, Senin (1/3/2021) kemarin.

Pemeriksaan itu dimulai dari kepala desa Kasango, Kecamatan Taliabu Barat Laut, pada pukul 08.00 Wit dan berakhir pada kades Talo dan kades Wayo, Kecamatan Taliabu Barat.

Dalam pantauan media ini, ketua PKPI Pulau Taliabu Muh Akrawi menghadiri panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Malut, bersama dengan kepala desa Bobong beserta aparat desa Bobong yang mendapingi Kades dengan membawa sebuah tas hitam yang melekat dibelakanganya.

Kehadiran Ketua PKPI dan para kades yang ikut diperiksa oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Malut tersebut, karena ketua PKPI Pulau Taliabu sebelumnya menjabat sebagai ketua BPD Desa Bobong, dan pemotongan DD tahun 2017 lalu, Muh Akrawi masih aktif menjabat sebagai ketua BPD Bobong.

Sementara, Muh Akrawi saat dikonfirmasi media melalui Watshappnya pada Senin  (01/03/2021) kemarin, dirinya belum siap dikonfirmasi dengan alasan lagi sibuk. "Ade nanti saya info, masih sibuk nih," singkatnya, sembari berlalu dalam percakapan.

Secara terpisah, orang terdekat dari Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah tahun 2017, yang namanya tidak disebutkan,  mengatakan bahwa kasus pemotongan DD tersebut katanya tidak ditemukan bukti dalam kasus itu.

"Tidak ada bukti, selesai pemeriksaan akan di SP3 kan," ucapnya secara singkat.


EMPY

Berita Terkait