Rabu, 12 Mei 2021 | 18:42:29 WIB

HCW Malut Minta Kejati Segera Panggil Kontraktor Dan Pimpinan PT. Cipta Aksara Perkasa

Jum'at, 12 Maret 2021 | 12:31 WIB
HCW Malut Minta Kejati Segera Panggil Kontraktor Dan Pimpinan PT. Cipta Aksara Perkasa

Direktur Halmahera Coruption Watch (HCW) Maluku Utara (Malut) Rajak Idrus. (Foto: Aldy/Lindo)

TERNATE, LINDO - Halmahera Coruption Watch (HCW) Maluku Utara (Malut) meminta pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, agar segera mengusut dugaan korupsi proyek jalan Lapen, Desa Dama-Cera, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Utara (Halut).

"Kami minta Kejati Malut agar segera mengusut dugaan korupsi proyek jalan Lapen, di Desa Dama-Cera, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halut," kata Direktur Halmahera Coruption Watch (HCW) Maluku Utara (Malut) Rajak Idrus, dalam siaran pers yang diterima media ini di Ternate, Jumat (12/03/2021).

Terkait dugaan kasus tersebut, kata lelaki yang sering di sapa Jeck itu, mengatakan bahwa tim penyelidik bidang tindak pidana khusus (Pidsus) dari Kejati telah melakukan penyelidikan terhadap proyek yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halut tahun 2017, senilai 18 miliar. Dari sekaian proyek itu telah dikerjakan oleh PT. Cipta Aksara Perkasa.

"Info yang HCW kafer bahwa dugaan kasus tersebut sudah ada pemeriksaan dari tim penyidik Kejati, dan mereka sudah dimintai keterangan. Dari beberapa sumber yang kami peroleh terkait proyek tersebut, di antaranya yang sudah diperiksa Direktut PT. Aksara Perkasa, mantan bendahara Dinas PUPR Halut dan mantan Kepala Dinas PUPR Halut," ungkap Jeck.

Dari kasus itu, HCW telah memberikan apresiasi posotif pada Kejaksaan Tinggi Malut yang telah memeriksa para pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

"Atas nama lembaga pemantau korupsi di Malut, kami juga minta pada tim penyidik kejaksaan harus panggil kontraktor yang mengerjakan proyek jalan Lapen, yang berlokasi di desa Dama, kecematan Lolodo yang nilainya mencapai 18 miliar itu," tandasnya.

Selain itu, Jeck juga mengungkapkan bahwa proyek tersebut nilai pagunya sangat fantastis. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya berkonsentrasi pada kontraktor saja, tetapi pemeriksaan juga harus berlanjut pada tim PPK.

"Para kontraktor dan PPK juga harus di panggil untuk dimintai keterangan, karena bagi HCW kontraktor dan PPK adalah eksekutor yang mengetahui kebenaran pekerjaan proyek tersebut. Sebab PPK sebagai penyedia dokumen tehknis dan lain-lain. Sedangkan kontraktor yang tugasnya mengerjakan proyek yang di maksud," tegasnya.

Melihat dari kasus tersebut, HCW meminta pada Kejati Malut harus lebih fokus lagi pada pihak-pihak yang berhubungan dengan proyek itu.

"Mereka itu, diantaranya, pimpinan perusahaan, kontraktor, kadis PUPR, bendahara, dan PPK," paparnya.

ALDY M

Berita Terkait


Warning: mysqli::query(): MySQL server has gone away in /home/liputani/public_html/config/database.php on line 43

Warning: mysqli::query(): Error reading result set's header in /home/liputani/public_html/config/database.php on line 43