Minggu, 11 April 2021 | 20:29:28 WIB

HCW Minta KPK Segera Telusuri Dugaan Kasus Bantuan Covid Di Malut Pasca Oprasi OTT Mensos

Rabu, 17 Maret 2021 | 05:52 WIB
HCW Minta KPK Segera Telusuri Dugaan Kasus Bantuan Covid Di Malut Pasca Oprasi OTT Mensos

Ilustrasi - Gedung KPK Jakarta. (Foto: Tribun/Lindo)

TERNATE, LINDO - Halmahera Coruption Watch (HCW)
HCW Maluku Utara memminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut telusuri Bantuan Sosial Covid 19 (Dana Covid) di Maluku Utara.

Dari hasil pantauan HCW di lapangan mereka juga menemukan ada ketidak Wajaran dalam pembagian bantuan sosial selama dalam Covid-19.

HCW Malut menduga  bahwa paska oprasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap tersangka Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Sosial, yang menyangkut dengan bantuan sosial.

Hal itu juga tidak terlepas dengan dana Covid19 yang bertebaran di Maluku Utara. Dari pantauan HCW pembagian itu diduga adanya penyalahgunaan oleh dinas Sosial Malut yang berpotensi ada kerugian negara.

"Kalau menteri juga ditangkap oleh KPK, maka besar kemungkinan bantuan itu juga mengalir pada tangan pejabat yang ada di maluku Utara. Mereka pasti korupsi dana covid itu," kata Direktur HCW Rajak Idrus ddalam pesan rilisnya yang diterima di Ternate, Selasa (16/03/2021).

Menurut Jeck, HCW juga menemukan banyak kejanggalan saat pembagian bantuan sosial Covid 19 kepada masyarakat.

"Kami coba telusuri dana covid di Malut  dalam pembagian itu ada dua formulasi yaitu dalam bentuk barang, sembakau dan juga salam bentuk uang tunai," ungkap lelaki yang sering disapa bang Jeck itu.

Dalam kesempatan itu, Jeck meminta pada KPK agar segera mengkorcek dana covid di Malut, karena ketika dalam pembagian bantuan covid adanya keberpihakkan. Hal itu didukung fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa hanya sebagian masyarakat saja yang menikmati bantuan itu.

"Kalau data yang kami lansir dana covid di Malut ini hanya sekitar 40 persen masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati bantuan tersebut. Sedangkan 60 persen bantuannya lari ke  orang-orang yang sudah di anggap mapan dari sisi ekonomi. Selain itu, kami juga menemukan banyak sekali pejabat daerah yang ada di Maluku Utara ikut menikmati bantuan covid 19," tandasnya.

Lebih lanjuti Jeck menguraikan bahwa sala satu studi kasus yang menjadi perhatian serius ketika di tahun 2020, pemerintah provinsi Malut melalui Dinas Sosial telah membagikan sebanyak 3000 pekat bantuan yang seharusnya dibagikan ke 10 kabupaten/kota, dengan nilai paket sebesar 1,3 miliar. Namun kenyataannya paket tersebut di duga kuat di bagikan pada 1500 paket, dan didalamnya hanya ada 3 kabupaten/kota.

"Kalau dalam kontrak  dan berita acara paket tersebut harus di bagikan ke 10 kabupaten/kota. HCW menduga paket pembagian tersebut ada hubungannya dengan kasus OTT pada Mentri Sosial yang sudah di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK," ujarnya.

Dalam catatan HCW, ada dugaan kuat bahwa di Maluku Utara masuk radar atau jona merah paska penangkapan atau oprasi OTT KPK terhadap Mentri Sosial dan Csnya, termasuk dengan pejabat publik yang ada di daerah, khususnya di Maluku Utara.

"Kalau kami lihat kasus ini memang ada kaitannya dengan pejabat Malut, termasuk dalamnya ada pihak ke tiga atau kontraktornya," ungkap Jeck.

ARMAN

Berita Terkait