Selasa, 22 Juni 2021 | 09:30:12 WIB

Kemnaker : Nilai-Nilai Etika Pemerintah Harus Jadi Landasan Moral ASN  

Kamis, 15 April 2021 | 11:44 WIB
Kemnaker : Nilai-Nilai Etika Pemerintah Harus Jadi Landasan Moral ASN   

(FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, merupakan salah satu kunci sukses sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN. Tingginya tuntutan dan harapan masyarakat kepada aparat pemerintah, tidak mengherankan etika dan etiket Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menjadi sorotan tajam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menyatakan, untuk menghadapi tantangan tersebut, lembaga pemerintahan perlu mengakselerasi implementasi etika dan etiket penyelenggara negara, yaitu ASN dalam pelaksanaan pemerintahan.

"Nilai-nilai etika pemerintah harus menjadi landasan moral bagi ASN penyelenggara pemerintahan dan menjadi policy guidance (pedoman kebijakan) oleh administrator negara dalam membuat dan menjalankan kebijakan," kata Sekjen Anwar Sanusi  saat memberikan arahan sekaligus membuka Webinar bertema "Etika dan Etiket Pergaulan Profesional ASN Kemnaker" yang diselenggarakan oleh Pusdiklat SDM Kemnaker, di Jakarta, Rabu (14/4/21).

Menurutnya, masih ada pandangan masyarakat atau stigma yang dialamatkan ASN atau birokrasi pemerintahan, diantaranya stigma ASN tidak efisien, tidak efektif, tidak produktif, dan tidak mengoptimalkan kinerja karena ASN cenderung melakukan hal-hal instruktif. 

"Apalagi ASN tersebut memiliki bawahan. Padahal pandangan masyarakat tersebut tidak selamanya benar," katanya.

Anwar tak mengelak, memang tidak mudah untuk mengubah stigma yang melekat di masyarakat menyangkut birokrasi. Untuk mengubahnya, kalangan ASN harus merumuskan langkah strategis dan taktis menyangkut tata kelola birokrasi, agar dapat mencerminkan tata kelola yang baik. "Kita bisa membangun gedung, infrastruktur-infrastruktur fisik. Tetapi membangun suprastruktur, terutama SDM bukan perkara mudah," ujar Anwar Sanusi.

Ditegaskan Sekjen, intisari dari reformasi adalah reformasi SDM yang merupakan unsur utama dari birokrasi dengan menyentuh pola pikir. Sebab pola pikir yang menjadi dasar seseorang bertindak, ditentukan oleh nilai-nilai yang menjadi referensinya. 

"Ketika kita menjalankan transformasi perubahan, maka kita harus merubah nilai-nilai yang menjadi bekal ASN. Saya harap pelan-pelan menggeser stigma, menjadi karya prima yang ditentukan dari dasar nilai etika dan etiket yang menjadi referensi," harapnya.

Ia menyebut, beberapa etiket penting yang seharusnya dilakukan oleh ASN. Di antaranya nilai profesionalitas, integritas, respectful (menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar), dan cooperative (kebersamaan, suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan).

"Apa yang kita diskusikan hari ini, saya menginginkan nantinya akan menjadi nilai-nilai yang akan bisa diciptakan secara bersama. Kalau kita memiliki nilai bersama, common values maka kita mudah untuk mensikapi apapun terkait karya dan kerja kita," ujarnya.

Sementara itu, Narasumber Webinar, Sandra Erawanto, memaparkan pencitraan diri positif dan etika pergaulan profesi ASN. Menurut Widyaswara Ahli Muda Kemsetneg itu, tujuan pencitraan diri yakni menjadi pribadi yang ahli dan luar biasa, dan menghasilkan karya yang bermanfaat, membahagiakan dan mensejahterakan.

"Sementara komponen utama pencitraan diri yakni penampilan, pengetahuan, komitmen dan potensi/nilai diri," kata Sandra Erawanto.

Dalam laporannya Plt. Kapusdiklat SDM Kemnaker, Darmawansyah mengatakan tujuan digelarnya webinar untuk menciptakan moral yang baik, yang harus dimiliki dan diterapkan oleh ASN sebagai modal utama moralitas dan kehidupan dalam organisasi dan masyarakat.

"Sedangkan mempelajari etiket (kode etik) adalah untuk menentukan baku standar penilaian di organisasi maupun di masyarakat," kata Darmawansyah. (ARMAN R)

Berita Terkait