Jumat, 18 Juni 2021 | 06:40:27 WIB

Komandan Korps Marinir Ikuti Vicon Rakor Renaku I 2021 TNI AL

Kamis, 10 Juni 2021 | 14:12 WIB
Komandan Korps Marinir Ikuti Vicon Rakor Renaku I 2021 TNI AL

(FOTO : DISPENKORMAR/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Suhartono mengikuti kegiatan Video Converenve (Vicon) dalam rangka Rapat Koordinasi Perencanaan dan Keuangan (Rakor Renaku) I Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Tahun 2021, di Ruang rapat Gedung Agoes Subekti, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Jakarta Pusat, Rabu (9/6/21).

Pada kegiatan Vicon Rakor Renaku I TNI AL Tahun 202 yang diikuti oleh seluruh satker di jajaran TNI AL tersebut, Dankormar didampingi Wadan Kormar Brigjen TNI (Mar) Endi Supardi, S.E., M.Tr.Opsla., serta seluruh Pejabat Utama Korps Marinir.

Rakor Renaku I TNI AL Tahun 2021 ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., dari Gedung Audiotorium Denma Mabesal.

"Saya harapkan seluruh Satker dapat melaksanakan kegiatan ini secara sungguh-sungguh dan bersinergi bahu-membahu serta mengedepankan komunikasi dan keterbukaan dalam menyusun perencanaan dan anggaran tahun 2022 dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan kinerja dan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas TNI Angkatan Laut, agar diingat bahwa persiapan tempur angkatan laut tidak hanya bertumpu pada jumlah saja namun juga harus berpegangan pada pencapaian kualitas," kata Laksamana TNI Yudo Margono.

Kegiatan Rakor Renaku I TNI AL tahun 2021 ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana kegiatan anggaran yang telah disusun dengan kebijakan, visi dan misi serta program prioritas TNI dan program-program prioritas TNI Angkatan Laut yang berkontribusi langsung kepada peningkatan hasil kinerja dan pelaksanaan tugas pokok TNI AL.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan paparan dari Analis Kebijakan Madya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Ir. Zulhenny, M.Dev.Plg., yang menyampaikan terkait Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. (ARMAN R)

Berita Terkait