Rabu, 22 September 2021 | 18:32:37 WIB

Kadisminpers Lantamal X Jayapura Hadiri Diskusi Pengelolaan Rumah Negara Bersama PUPR

Rabu, 15 September 2021 | 05:23 WIB
Kadisminpers Lantamal X Jayapura Hadiri Diskusi Pengelolaan Rumah Negara Bersama PUPR

(FOTO : DISPENLANTAMALX/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Kepala Dinas Administrasi Personel (Kadisminpers) Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) X Jayapura Mayor Hadi Wijaya, S.Pd. M.Pd, menghadiri Diskusi  Rekonsiliasi Rumah Negara (RNG) III Provinsi Papua, di Horison Ultima Entrop, Papua, Selasa (14/9/21).

Rumah Negara adalah bangunan yang  dimiliki Negata dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. 

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah PUPR Provinsi Papua Dr. Corneles Sagrim. S.T. M.MT dalam sambutannya mengatakan, kita semua diperkenankan dalam rangka mengikuti acara pembukaan rangkaian kegiatan Workshop di selenggarakan oleh balai prasarana permukiman wilayah Papua.

Kegiatan ini mulai dari Bimbingan Teknis  sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIM-BG) Bimtek Rancangan UU cipta Kerja, Bimtek peningkatan kapasitas penyelenggaraan bangunan gedung, Rekonsiliasi Rumah Negara Golongan III dan penyusunan Memorandum Program Tahunan.

Melanjuti pelaksanaan pembinaan pengelolaan Rumah Negara Golongan III sebagai rumah negara yang berasal dari rumah negara golongan II dan dapat di sewa belikan kepada penghuninya.

Pada pelaksanaannya terjadi dinamika di lapangan terkait pengelolaan Rumah Negara seperti belum terbitnya pencatatan aset, belum lancarnya proses pengelolaan akibat perubahan peraturan BMN.

Acara dilanjutkan dengan diskusi sebagai Narasumber  Andry Marulitua SH.,M.H yang merupakan Sub Koordinasi RNG Citpa Karya PUPR dan dipandu Moderator Irwan Yulianto dari PUPR Provinsi Papua.

Hadir pada kegiatan tersebut Kazidam XVII/ Cenderawasih, Karo Logistik Polda Papua, Direktur Bina Penataan Bangunan, Para Kepala Balai Kementerian PUPR Se- Provinsi Papua, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bea Cukai, Kejaksaan dan Karantina Pertanian Jayapura. (ARMAN R)

Berita Terkait