Rabu, 08 Juli 2020 | 08:45:22 WIB

Keputusan Berliku-liku, Masyarakat di Sudut Persimpangan

Senin, 14 Januari 2019 | 16:15 WIB
  • Ilustrasi - Para Mahasiswa dan Pemuda Akelamokao sedang melakukan aksi unjukrasa menolak kehadiran perusahaaan tambang emas, PT Terrarex Lumina Jaya (TLJ) di Jalan Trans Halmahera, Desa Akelamokao, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. (FOTO: ALDY/LINDO)

LINDO - Dalam bermasyarakat, masalah sosial akan selalu ada. Masalah biasanya muncul akibat adanya perbedaan pendapat atau pandangan terhadap suatu hal. Berbeda pendapat adalah suatu permasalahan sosial yang umumnya dipicu karena tidak adanya rasa saling mengerti dan toleransi terhadap kebutuhan dari masing-masing individu. Pada dasarnya permasalahan bebeda pendapat adalah suatu masalah atau keadaan yang dicampuri dengan banyak kepentingan dan membutuhkan penyelesaian yang konkrit untuk menyamakan pandangan dan persepsi agar tidak timbul permasalahan yang lebih parah.

Masalah ini tentunya akan merusak hubungan antara kedua belah pihak, sehingga sebaiknya harus segera diselesaikan secepat mungkin. Persoalan sosial adalah permasalahan yang seringkali muncul dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Kisah 6 (enam) Desa dan persoalan izin beroperasinya tambang emas milik PT Terrarex Lumina Jaya adalah contoh konkrit yang dihadapkan dalam sebuah dilema di persimpangan jalan, haruskah, kita menunggu keputusan yang berliku-liku itu?

Cerita dibalik fakta dan realita yang di alami warga masyarakat Enam Desa di Kabupaten Halmahera Utara dan warga masyarakat Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara adalah contoh konkrit yang kita sama-sama resapi dan dihayati, kenapa dan mengapa semua ini.

Keputusan yang berliku-liku inilah yang menjadi masyarakat harus berada disudut persimpangan jalan. Kita dusuruh berdiam diri dan menjadi orang bisu bahwa seakan-akan mereka lah yang mengetahui semua persoalan yang ada dan tiada.

Harus bagaimana lagi, kami hanya masyarakat biasa. Berbicara soal PT Terrarex Lumina Jaya, tidak terlepas dari pemeritah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Seharusnya pemerintah harus adil, arif dan bijaksana, dalam mengambil keputusan soal hajat hidup orang banyak, jangan membuat kebijakan itu lalu memutuskan harus menggorbankan kepada masyarakat secara keseluruhan, itu tidak baik loh.

Kehadiran PT Terrarex Lumina Jaya, menurutku hanya menjadi hantu atau luka baru bagi masyarakat di Enam Desa, khususnya masyarakat yang ada di Desa Akelamokao. Warga disana, telah bertahun-tahun harus menahan rasa sakit, dan memiliki luka lama yang sampai saat ini belum ada obat kesembuhan soal kejelasan yang pasti dari pemerintah, yakni luka persoalan tapal batas 6 desa yang sampai sekarang selalu membekas di diri mereka dan menjadi beban sosial bagi seluruh masyarakat di desa itu.

Persoalan itu hingga kini tak kunjung selesai. Seharusnya pemerintah setempat lebih fokus pada penyelesaiaan tapal batas 6 desa, yang sudah bertahun-tahun melekat dihati masyarakat Akelamokao. Masyarakat 6 desa selalu memperjuangkan hak mereka demi keberlangsungan hidup, dalam mengembangkan ekonomi, dan hidup rukun damai dalam tatanan sosial.

Luka lama itu belum sembuh, kini pemerintah sengaja lagi membuat luka baru yaitu menghadirkan sebuah perusahaan yang bermasalah yaitu PT Terrarex Lumina Jaya (TLJ). Kebijakan pemerintah dan perushaan PT Terrarex Lumina Jaya hanya membuat pro dan kontra, antara masyarakat dengan masyarakat, sehingga para warga disana semakin terpecah belah, tidak ada lagi saling mencintai nilai adat se atoran, dan mencintai nilai-nilai kemanusiaan.

Kehadiran perusahaan Terrarex Lumina Jaya yang bekerja di bidang pertambangan emas yang ada di Desa Akelamokao itu, hanya bisa mengorek luka lama. Penampakan perusahaan itu dinilai tidak beretika dan tidak berdemokrasi, karena masyarakat secara meyeluruh tidak diajak berkompromi secara demokratis, atau yang lebih dikenal lagi dengan istilah musyawarah mufakat yang melibatkan orang banyak yang ada di Desa Akelamokao secara keseluruhan.

Hadirnya PT Terrarex Lumina Jaya, juga tidak melawati tahapan sosialisasi dari pihak perusahaan, khususnya di masyarakat desa Akelamokao. Bahkan dalam persidangan Analisis Dampak Lingkunagan (AMDAL) pemerintah dan perusahaan tidak melibatkan seluruh masyarakat desa Akelamokao, pemerintah desa dan perushaan berdalil dan bartafsir bahwa adanya perwakilan itu sudah menandakan mewakili masyarakat Akelamokao (Halmahera Barat-Halbar) secara menyeluruh.

Anehnya lagi secara tiba-tiba masyarakat di gegerkan dangan kedatangan alat berat untuk siap mengeksploitasi lahan masyarakat yang menjadi target operasi PT. Terrarex Lumina Jaya, dengan berdalih bahwa perusahaan telah mendapat izin dari pemerintah desa setempat.

Ketika sebagian masyarakat menolak dan menghadang alat berat milik perusahaan yang akan masuk ke lahan masyarakat untuk mengobrak-abrik, ternyata hal itu hanyalah sandiwara sebuah sinetron yang dikemas dalam cerita foya (bohong).

Bagaimana tidak, orang-orang yang berteriak menolak dan tutup perusahaan hanyalah isapan jempol. Kesempatan itu sengaja dimainkan saja, agar skenario itu tidak diketahui oleh orang gila. Mereka-mereka itulah yang berteriak "Tolak..tolak.. Tutup Perusahaan" kini mereka-mereka itu sudah duduk manis mengais rezeki dibalik kulambu perusahaan (diam membisu).

Masyarakat disana sudah menilai bahwa kehadiran PT Terrarex Lumina Jaya ada kong kali kong, atau kerjasama antara pihak perusahaan dengan pemerintah desa setempat, untuk mengamankan kepentingan perusahaan itu. Dengan mengambil keputusan sepihak yang di maksud dengan keputusan sepihak adalah, ada sebagian kelompok masyarakat dan pemerintah desa, yang sengaja mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan secara diam-diam, lalu ada janji-janji dari perusahaan dengan sekelompok masyarakat dan pemerintah desa kemudian menandatangani surat kesepakatan yang isinya hanya janji-janji oleh perusahaan, demi keberlangsungan operasi perusahaan itu.

Padahal sejujurnya, perusahaan tambang harus mampu melewati beberapa proses dalam mendapatkan izin operasi di lahan masyarakat, yakni izin dari pihak Kesultanan Jailolo, dan izin dari seluruh masyarakat setempat. Namun pemerintah desa dan pihak perusahaan tidak menghiraukan itu semua, mereka tetap membiarkan perusahaan masuk dan mengobrak-abrik di lahan masyarakat dengan seenaknya.

Bahkan dalam urusan penggusuran saja, warga pemilik lahan disana sengaja tidak dilibatkan. Padahal lahan mereka terkena gusuran untuk pembuatan akses jalan perusahaan yang melewati lahan mereka. Intinya perushaan dan beberapa oknum tidak mau mengkonfirmasi kepada pemilik lahan yang ada di desa itu.

Ironisnya selama 12 bulan beroperasi di Akelamokao, pihak perusahaan Terrarex tidak mau ganti rugi lahan masyarakat. Padahal perusahaan sudah melakukan kesalahan untuk melakukan pembongkaran dan penggusuran lahan warga. Pemerintah dan perusahaan hanya berdalil untuk saat ini perusahaan hanya mengambil sampel dengan mengunakan mesin pengoboran dengan luas area kurang lebih 5×6 meter atau lebih.

Hingga kini sudah ada kurang lebih 20 lokasi pengoboran di lahan masyarakat. Namun sayangnya, pihak perushaan Terrarex Lumina Jaya tidak mau memberitahukan kepada pemilik lahan dan tidak mau ganti rugi soal kerusakan itu.

Perusahaan malah memanfaatkan kekuatan oknum-oknum tertentu untuk membentuk tim mediasi sebagai tameng bagi pihak perusahaan, dengan dalil bahawa semua persoalan yang terjadi di lahan masyarakat Akelamokao, akan di selesaikan melalui tim mediasi abal-abal.

Hal itulah yang membuat masyarakat semakin bertanya-tanya dimana peran pemerintah desa, untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena ulah dari pemerintah desa dan sekelompok masyarakat itulah yang melakukan penandatangan surat kesepakatan secara sepihak yang berakibat fatal bagi orang banyak. (Bersambung)

Penulis: Auliya M Djae - Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku Utara