Selasa, 07 Juli 2020 | 04:09:12 WIB

HPMS Desak Polda Malut Usut Lima Kasus Korupsi di Sula

Sabtu, 23 Februari 2019 | 22:42 WIB
  • Aksi HPMS terkait sejumlah kasus dugaan korupsi, di Sula, yang dilaksanajan di Ternate, Jumat (21/2/2019). (FOTO: BERITAMALUT/LINDO)

TERNATE, LINDO - Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) menyoroti lima kasus di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dalam aksinya di Mapolda Maluku Utara, Jumat (22/2/2019).

Kelima kasus tersebut yaitu Reklamasi Pantai Sanana, Jalan Waitinagoi-Wailoba, Pasar Makdahi Sanana, Bendung Irigasi Kaporo serta pembangunan Bendungan Irigasi Trans-Madapuhi.

Dalam itu, massa aksi meminta Polda Malut segera mengusut kelima kasus itu sehingga memliki kejelasan hukum.

Selain itu massa aksi juga menyentil kasus korupsi uang makan minum (mami) DPRD Sula yang diduga melibatkan Ketua DPRD Ismail Kharie dan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang hingga saat ini belum ada tersangkanya.

“Kasus yang ada di Kabupaten Kepsul cukup banyak didiamkan sehingga korupsi yang ada di Kepsul menjadi budaya. Sebab Polda Malut tidak serius menanggapi kasus yang ada, sehingga masalah terus bermunculan di Kabupaten Kepsul,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Safir Buamona dalam orasinya di depan Polda Malut, Jum’at (22/2/2019).

Kelima kasus itu menelan anggaran puluhan miliar sehingga butuh keseriusan dari aparat penegak hukum. Misalnya jalan Fogi-Waipa sebesar Rp 5,2 Miliar, reklamasi pantai Sanana sebesar Rp.28 Miliar, pembangunan jalan Watinagoi-Wailoba sebesar Rp 11,5 Miliar, dan Pasar Makdahi sebesar Rp 6,5 Miliar masih fiktif, bendungan irigasi Desa Kaporo sebesar Rp 8,5 Miliar, serta bendungan irigasi Trans-Madapuhi sebesar Rp 1,5 Miliar.

“Selain aitu ada juga kasus ilegal fishing/pukat harimau yang diduga melibatkan Erawan Hobgarta atau di sapa dengan Cu Wan, itu juga belum ada kejelasan, karena itu kami minta agar segera dipanggil dan ditangkap,” katanya lagi.

Massa aksi juga menyentil kasus yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) terkait dengan pemotongan Dana Desa (DD) senilai Rp 4,2 Miliar, kemudian kasus pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) sudah mencapai tujuh bulan namun tidak ada proses pekerjaan dilapangan.

“Apalagi kasus korupsi listrik kayoa yang diduga melibatkan Rusmin Latara sampai saat ini belum juga ditangkap dan diadili oleh Polda Malut,” katanya lagi.

Dari kasus yang dipaparkan lanjut Korlap, belum ada kejelasan dan kepastian hukum, berarti ini menunjukkan bahwa penegakan supermasi hukum di negeri ini masih lemah dalam menangani kasus korupsi.

BERITAMALUT/AAD