Kamis, 04 Juni 2020 | 00:20:04 WIB

Kemnaker Amankan 43 Calon Pekerja Migran Non Prosedural

Kamis, 2 Mei 2019 | 21:27 WIB
  • (FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Tim Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendapati 43 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terindikasi non prosedural pada Inspeksi Mendadak (Sidak) di Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT. ASR, Jalan Batu Sari II No. 74 Condet, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (30/4).

Keseluruhan calon PMI adalah perempuan yang mayoritas berasal dari daerah Jawa Barat (Jabar). Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, 12 orang calon pekerja migran mengaku akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan 31 calon pekerja migran ke negara penempatan Malaysia sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).  PT. ASR tidak dapat menunjukkan dokumen penempatan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Selanjutnya, 43 calon pekerja migran tersebut diamankan ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial (Kemensos), Bambu Apus, Jakarta untuk diberikan pengarahan dan pendalaman kasusnya yang kemudian akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing. 

Kasubdit Perlindungan TKI Kemnaker, Yuli Adiratna mengatakan, Sidak di PT ASR ini berawal dari laporan masyarakat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten Bandung Barat kepada Kemnaker. 

Pihaknya akan mendalami indikasi penempatan secara non prosedural, terutama bagi calon pekerja migran yang akan diberangkatkan ke Malaysia, sedangkan untuk calon pekerja migran yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dapat dipastikan non prosedural. 

Rihat Purba selaku Kasie Pengawasan Norma Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binwasnaker & K3 menjelaskan, Pengawas Ketenagakerjaan selaku penegak hukum ketenagakerjaan akan menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan Undang - Undang (UU) No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk dugaan adanya tindak pidana ketenagakerjaan.

Sementara itu, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN),  Kemnaker Eva Trisiana menjelaskan,  penempatan PMI ke Timur - Tengah tetap dilarang dan ditutup sesuai Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara Kawasan Timur Tengah. 

Untuk menghindari pemahaman keliru ke masyarakat menyusul disepakatinya kerja sama Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system PMI antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi merupakan pola baru penempatan pekerja migran melalui satu sistem dibawah kontrol langsung pemerintah. SPSK ini dilakukan dengan jumlah dan waktu terbatas serta hanya dapat dilakukan oleh P3MI yang terseleksi. 

“Penempatan PMI terbatas hanya untuk enam profesi saja, yaitu baby sitter, family cook, elderly caretaker, family driver, child careworker, housekeeper dengan daerah penampatannya pun terbatas hanya di Jeddah, Madinah, Riyadh, Damam, Qobar dan Dahran,” terang Eva. 

Eva menegaskan, Kemnaker tidak akan segan memberikan sanksi tegas hingga mencabut ijin kepada P3MI yang terbukti melanggar peraturan - perundangan termasuk melakukan proses pidana sesuai ketentuan berlaku. 

Ia juga menghimbau kepada semua masyarakat untuk berhati-hati dan waspada bujuk rayu untuk bekerja keluar negeri dengan mudah. Pastikan bahwa penempatan PMI keluar negeri melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten/Kota setempat. (ARMAN R)