Rabu, 28 Oktober 2020 | 03:15:46 WIB

Penambahan Kursi MPR Dinilai Tak Penting

Minggu, 8 September 2019 | 19:06 WIB
  • Ilustrasi - Para Pimpinan MPR RI. (FOTO: IST/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, tidak setuju revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Apalagi, fokus revisi menambah jumlah kursi pimpinan MPR menjadi 10 kursi.
 
"Tidak penting betul itu," kata Feri dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 8 September 2019.
 
Feri menyebut penambahan jumlah kursi pimpinan MPR tidak diperlukan lantaran beban kerja MPR tidak terlalu banyak. Dia menilai MPR sekadar forum bertemu anggota DPR dan DPD.

"Jadi bukan lembaga khusus tersendiri pula. Kalau diberi kerja banyak malah aneh," ujarnya.
 
Feri mengusulkan revisi fokus membuat aturan keterwakilan perempuan di kursi pimpinan. Hal itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 84 Tahun 2014.
 
MK meminta pembuat undang-undang mengutamakan keterwakilan perempuan dalam jabatan pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD). Feri menilai DPR membangkang bila tak mengakomodasi putusan itu.
 
"Memang ini berat untuk meyakinkan kelompok politik di parlemen, tapi dengan adanya putusan MK menurut saya seharusnya tak perlu diminta. Kalau UU MD3 yang mau direvisi atau tatib yang mau dibentuk berbeda dengan putusan MK itu akan batal demi hukum," ujarnya.
 
Feri menyarankan DPR berkonsentrasi pada perbaikan UU MD3 dengan mengakomodasi perintah pengadilan. "DPR jangan hanya memperbincangkan soal bagi-bagi kekuasaan semata yang pada dasarnya tak ada poinya bagi publik," ketus dia.
 
Rapat paripurna DPR, Kamis, 5 September 2019, menyetujui pembahasan revisi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3. Terdapat lima poin usulan perubahan UU MD3.
 
Berikut usulan revisi UU MD3:
1. Perubahan pimpinan MPR berjumlah 10 orang yang terdiri dari satu orang dan sembilan orang wakil ketua.
2. Bakal calon pimpinan MPR diusulkan masing-masing fraksi.
3. Setiap fraksi hanya berhak mengajukan satu calon pimpinan MPR.
4. Pemilihan ketua MPR berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
5. Apabila terjadi kebuntuan, pemilihan ketua MPR menggunakan mekanisme voting.

MEDCOM