Rabu, 05 Agustus 2020 | 13:25:21 WIB

Pasca Terbitnya Permendagri 60, Suasana Batas Halut-Halbar Aman Terkendali

Kamis, 28 November 2019 | 07:37 WIB
  • Pelayanan kesehatan pada masyarakat diwilayah 6 desa di kecamatan Kao Teluk, kab Halut, Rabu (27/11/2019). (Foto:Aldy/Lindo)

HALUT, LINDO - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) akhirnya mampu menjawab keraguan masyarakat 6 desa yang selama ini terkatung-katung. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 Tahun 2019 yang mengatur batas-batas wilayah antara kedua pemerintahan yaitu kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan Kabupaten Halmahera Utara (Halut), provinsi Maluku Utara (Malut), sudah sampai pada titik koordinat atau titik yang sudah fainal.

Pasca putusan itu, kedua masyarakat yang ada diwilayah itu memilih diam dan memilih menerimah putusan itu sebagai akhir dari penyelesaian batas kedua wilayah yang selama ini diributkan.

Sejak dikeluarkan putusan permendagri nomor 60 tahun 2019, yang menguatkan undang-undang nomor 1 tahun 2003 tentang pemekaran provinsi Malut yang mengatur batas wilayah antara kabupaten, suasana di batas wilayah Halut-Halbar sangat kondusif aman terkendali.

Dari pantauan media ini, dari desa Pasir Putih hingga desa Dum-dum di kecamatan Kao Teluk dan Kecamatan Jailolo Timur, tidak ada gerakan tambahan baik dari unsur masyarakat maupun dari unsur organisasi. Semua masyarakat memilih diam dan tidak mau membuat huru-hara dalam wilayahnya pasca putusan permendagri itu.

Dalam pantauan itu, masyarakat kedua wilayah yang bersengketa batas itu tidak ada yang mau berkomentar banyak soal isi putusan permendagri nomor 60 tahun 2019 itu. Mereka hanya menjawab singkat ketika ditanya menerima putusan itu atau melakukan eksen ke jalur hukum, "Lihat saja nanti, apakah baik atau buruk, kami masih mempelajari isi dari permendari itu," kata warga singkat.

Sementara Camat Jailolo Timur, Kabupaten Halbar Awat Lolori juga ikut diam dan tidak mau berkomentar apa-apa ketika ditanya soal permendagri tersebut. Ia hanya menjawab bahwa pasca putusan itu, sebagai pemerintah yang memegang wilayah ditingkat kecamatan tentunya ia harus mampu mengendalikan masyarakatnya agar tidak ada yang terpancing dalam isu-isu yang memprovokasi dan mengadu domba. Masyarakat kata dia, harus bisa menjaga suasana yang kondusif dan harus mampu menciptakan kedamaian diwilayahnya.

Awat mengaku selama beberapa hari ini, ia bersama anak buahnya untuk mengunjungi 6 desa yang ada di kecamatan Jailolo Timur. Kedatangan dirinya itu untuk memastikan bahwa secara umum wilayah halbar di kecamatan Jailolo Timur aman terkendali.

Sedangkan Camat Kao Teluk Arismin, lebih banyak memilih diam di tempat dan hanya bertahan dikantornya. Ia mengaku mengamankan wilayah kecamatan Kao Teluk hanya monitoring melalui para kepala desa dan aparat keamanan lainnya yang ada di kecamatan Kao Teluk. "Mudah-mudahan aman-aman saja," kata dia singkat.

ALDY M