Rabu, 08 Juli 2020 | 07:23:03 WIB

Menaker : Ruang Dialog RUU Cipta Kerja Masih Terbuka Lebar

Kamis, 12 Maret 2020 | 05:59 WIB
  • (FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Meski draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah masuk ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Bulan Februari 2020 lalu, pemerintah memastikan bahwa ruang dialog untuk memberi masukan dan perbaikan atas RUU ini masih terbuka lebar.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, saat berdialog dengan perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), usai mengunjungi BBPLK Bandung, Jawa Barat (Jabar),  Rabu (11/3).

Sejumlah SP/SB wilayah Jabar yang berdialog dengan Menaker, diantaranya KSBSI, KSarbumusi, KSPN, KSPSI. Dialog ini menurut Menaker, merupakan upaya pemerintah menjelaskan secara gamblang tentang seluk beluk RUU Cipta Kerja.

Menaker menyatakan, pihaknya akan terus mensosialisasikan RUU Cipta Kerja kepada SP/SB. Baik mengenai latar belakang maupun poin-poin substansi RUU tersebut. "Kami menyadari kalau ada yang mengkritisi atau bahkan mungkin menolak, kami harus terus banyak menjelaskan, dan ini yang kami lakukan," ungkap Ida.

Menaker pun mengapresiasi SP/SB yang sudah berkenan melakukan dialog, baik dalam memberikan dukungan maupun kritikan atas RUU Cipta Kerja. "Yang paling penting teman-teman memahami apa yang menjadi isu di luaran, beberapa hal yang ternyata tidak seperti apa yang diatur dalam RUU Cipta Kerja," jelas Menaker.

Adapun, kunjungan Menaker di BBPLK Bandung dalam rangka memastikan Balai Latihan Kerja (BLK) telah berkolaborasi dengan dunia industri dalam pelaksanaan pelatihan maupun penempatan lulusan. Tujuannya, pelatihan di BLK tidak hanya melatih Sumber Daya Manusia (SDM) saja, namun juga memastikan lulusan pelatihan dapat masuk ke pasar kerja.

"Saya memastikan, di BLK ini sudah berkolaborasi dengan industri, dan juga sudah mengikuti sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian, penempatannya pun sudah dikondisikan dengan industri," terang menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Menaker juga ingin memastikan BLK mampu memfasilitasi pelatihan bagi angkatan kerja baru, angkatan kerja lama, hingga korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Nantinya kata Menaker, kebijakan ini akan diperkuat dengan program Kartu Prakerja. Program ini bertujuan untuk skilling, up-skilling, dan re-skilling. Skema tersebut akan diimplementasikan melalui pelatihan di BLK pemerintah maupun LPK swasta dan training center industri.

"Jadi kalau dilihat dari kebutuhannya, (peningkatan kompetensi SDM) tidak bisa hanya terpacu dari program-progeam pelatihan di BLK saja," ujarnya. (ARMAN R)