Jumat, 05 Juni 2020 | 18:43:27 WIB

Tim Tapal Batas Provinsi Maluku Utara Sosialisasi Tapal Batas dan isi Permendagri 60 2019 di Desa Akelamo Cinga-Cinga

Jum'at, 13 Maret 2020 | 12:17 WIB
  • (Foto: Aldy/Lindo)

HALBAR, LINDO - Tim tapal batas dari provinsi Maluku Utara, dan kabupaten Halmahera Barat pada Kamis (12/03/2020) siang, melakukan sosialisasi dua agenda penting dalam isi peraturan menteri dalam negeri (Permemdagri) nomor 60 tahun 2019, dan tapal batas antara kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan kabupupaten Halmahera Utara (Halut) yang selama ini diributkan.

Kedua agenda itu sangat penting disampaikan pada masyarakat karena untuk memastikan bahwa usulan kode desa ke Mendagri tidak ada lagi masalah dilapangan. Tim ingin agar sosialisasi dan mengkroscek soal batas wilyah di enam desa tidak ada masalah lagi.

Dalam kunjungan itu, pemerintah provinsi diwakilkan oleh kepala biro pemerintahan Aldy Muhammad, kepala bagian kependudukan catatan sipil provinsi Maluku Utara Saiful. Sedangkan dari kabupaten Halmahera Barat diwakilkan oleh staf ahli bidang pemerintahan Boby Jumati, dan camat Jailolo Timur Ridwan Dano Saleh.

Dalam paparannya, Aldy menyampaikan bahwa pesan gubernur Malut Abdul Gani Kasuba bahwa gubernur menginginkan agar persoalan ini harus disudahi dan diakhiri, jangan sampai masalah ini diwariskan pada generasi penerus.

"Yang pertama-tama saya sampaikan salam maaf dari pak gubernur Malut AGK, beliau belum bisa hadir ditengah-tengah anda semua, tapi beliau bepesan agar jangan lagi mempersoalkan batas Halbar-Halut. Kalian kata beliau jangan lagi ributkan persoalan yang sudah terjadi, marilah kita semua menyudahi masalah ini, karena kita semua basudara dan keluarga yang tidak pernah terlepas dari rumpun kebersamaan kita," kata Aldy mengutip pernyataan Gubernur AGK di hadapan masyarakat desa Akelamo Cinga Cinga.

Lebih lanjut, Aldi meminta pada masyarakat agar jangan lagi terpengaruh adanya perdebatan soal permendagri nomor 60 tahun 2019. Termasuk membicarakan soal batas wilayah Halut-Halbar, karena semua itu sudah berakhir dengan Permendagri 60 tahun 2019.

"Saya minta pada masyarakat Halut-Halbar jangan ada lagi perdebatan soal isi permendagri nomor 60. Dan intinya masyarakat jangan lagi terpengaruh soal itu semua, yang ada hanya kalian semua baik masyarakat Halut-Halbar harus konsen pembangunan yang ada di wilayah anda," tandas Aldy.

Sementara itu, kepala bagian kependudukan provinsi Maluku Utara Sarif Sahrudin menegaskan bahwa soal hak konstitusi masyarakat enam desa khususnya Desa Akelamokao untuk dalam ajang pesta demokrasi di tahun 2020 ini sudah bisa disalurkan dan sudah diikutsertakan pada pilkada serentak.

"Pasca terbitnya permendagri 60 tahun 2019, Bupati Halbar Danny Missy setelah itu menyurati Mendagri soal daftar hak konstitusi masyarakat