Selasa, 04 Agustus 2020 | 05:56:41 WIB

Telaah Program Kartu Prakerja

Senin, 23 Maret 2020 | 14:58 WIB
  • Logo Kemnaker. (FOTO : KEMNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Dunia digemparkan dengan ditemukannya virus Corona (Covid-19) di kota Wuhan China pada akhir Desember 2019 lalu. Tiga bulan lebih sejak merebaknya virus Corona,  penyebaran semakin merata di semua benua. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, Eropa kini menjadi pusat pandemi global virus Corona, sehingga harus diambil tindakan pencegahan paling ekstrim. 

Negara-negara di dunia berpacu dengan waktu untuk mencegah penyebaran vitrus Corona. Berbagai upaya telah dilakukan, dari cara yang lunak melalui social distancing sampai upaya paling ekstrim dengan melakukan lockdown. 

Penyebaran semakin meluas mencapai lebih dari 190 negara dengan korban meninggal mencapai ribuan dan yang terinfeksi mencapai ratusan ribu jiwa. Demikian pula Indonesia, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan tidak hanya terfokus pada tindakan pencegahan virus Corona tetapi juga terhadap antisipasi dampak sampingannya, yaitu perlambatan ekonomi dan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Para ekonom termasuk Menteri Keuangan (Menkeu) memprediksi, jika kondisi tidak membaik dalam waktu tiga sampai enam bulan kedepan, dipastikan pertumbuhan ekonomi pada 2020 menurun ke level dibawah 5 persen. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran (SE) Nomor M.1.HK.04/II/2020 terkait pelarangan sementara penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China. 

Pelarangan bersifat sementara dan akan dibuka kembali sampai negara China dinyatakan aman dan bebas dari virus Corona. Kementerian Ketenagakerjaan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).  

Perekonomian dunia semakin melemah, banyak perusahaan besar dunia telah merasakan dampaknya dari mulai pengurangan jam kerja, karyawan bekerja dari rumah (Work From Home) sampai dengan ancaman PHK. Penghentian maskapai penerbangan oleh beberapa negara membawa dampak pada berbagai sektor. Sektor pariwisata dan perdagangan mengalami pelemahan terbesar. 

Kondisi tersebut juga akan membawa efek domino pada sektor penunjang lainnya yang banyak menyerap tenaga kerja. Kondisi semacam ini tidak bisa dipandang enteng, bahkan para ekonom menilai, kondisi saat ini mirip dengan krisis keuangan global pada 1997-1998. Jika tidak dapat tertangani hingga akhir Maret, maka pada kuartal kedua, diprediksi mengakibatkan PHK massal di hampir seluruh negara belahan dunia. 

Saat ini paling tidak ada 16 negara yang melakukan lockdown, baik secara nasional maupun sebagian. Italia misalnya dengan kasus kematian virus Corona terbesar kedua setelah China telah menerapkannya secara nasional sejak 10 Maret 2020. Demikian pula Perancis, Spanyol, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lainnya, sementara Arab Saudi hanya memberlakukan di kota suci Makkah. Para ekonom memperkirakan negara-negara tersebut akan mengalami resesi dan terjadi PHK massal.    


Persoalan Ketenagakerjaan

Salah satu persoalan pokok di bidang ketenagakerjaan adalah pengangguran. Pengangguran, menyebabkan tenaga kerja kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau menjadi beban pihak lain. Pengangguran juga menyebabkan perekonomian berproduksi di bawah kapasitasnya. Belakangan, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, tetapi semakin dituntut dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. 

Lapangan kerja yang tercipta dituntut dapat memberikan pengasilan layak (Decent Work). Decent work memerlukan tenaga kerja berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi merata dan menciptakan kesempatan bagi semua orang (Inclusive Growth). Dengan demikian, persoalan ketenagakerjaan setidaknya mencakup dua aspek pokok: penciptaan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja.

Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia pada 2018 berjumlah 265,0 juta orang, dengan 194,5 juta orang (73 persen), diantaranya termasuk penduduk usia kerja (berusia 15 tahun keatas), dan 131 juta orang termasuk angkatan kerja. 

Dari sisi komposisi pekerja menurut status pekerjaan, menunjukkan kenaikan persentase pekerja formal secara konsisten dari tahun ke tahun. Pekerja sektor formal pada 2013 sebesar 39,9 persen meningkat menjadi 43,2 persen pada 2019. Dari sisi jabatan pekerjaan, terjadi perubahan komposisi dimana terjadi peningkatan pada persentase pekerja jabatan tinggi (tenaga professional dan kepemimpinan) dan penurunan pekerja dengan jabatan rendah. Kondisi ini disebabkan berkurangnya tenaga kerja yang bekerja di sub sektor perkebunan, nelayan dan sejenisnya. 

Perkembangan selama 2014-2019 menunjukkan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,05 juta orang per Agustus 2019 atau sebesar 5,28 persen. Walaupun tidak mencapai target TPT sebesar 4-5 persen, namun upaya pemerintah perlu mendapatkan apreasiasi. Target penciptaan kerja sebanyak 10 juta selama 5 tahun telah terlampaui. Demikian pula Tingkat Partisipsi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan. Peningkatan TPAK 2019 sebesar 67,49 persen memberikan indikasi potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja meningkat.

 Rencana Tenaga Kerja Nasional Tahun 2020-2024 memperkirakan untuk mencapai TPT sebesar 4,50 persen pada 2024, diperlukan kesempatan kerja baru sekitar 12,8 juta atau 2,56 juta per tahun. Tentunya TPT tersebut akan tercapai apabila didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampu menciptakan kesempatan kerja berbasis padat karya. Agar TPT dapat tercapai, dengan melihat kondisi merebaknya wabah virus Corona dan perekonomian yang semakin lesu, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.


Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja adalah program yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Melalui Program Kartu Prakerja diharapkan kompetensi pekerja meningkat dan jumlah penganggur tidak semakin bertambah. Momen ini sangat tepat seiring dengan semakin mengglobalnya virus Corona. Kaitan antara wabah virus Corona, perekonomian, dan tenaga kerja tidak dapat dihindari lagi. 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 pasal 3 ayat 3 (b), berbunyi selain kepada pencari kerja, kartu prakerja dapat diberikan kepada pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Sehingga penafsirannya kartu prakerja tidak hanya diperuntukkan bagi pencari kerja tetapi juga bisa dimanfaatkan bagi pekerja/buruh yang sudah bekerja tetapi memerlukan peningkatan kompetensi. 

Selanjutnya, pasal 4 berbunyi kartu prakerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) digunakan untuk mendapatkan manfaat pelatihan dan insentif. Pasal 8 ayat 2 berbunyi insentif yang diberikan kepada penerima kartu prakerja yang telah menyelesaikan program pelatihan dipergunakan dalam rangka meringankan biaya mencari kerja. 

Nampaknya Perpres Nomor 36 Tahun 2020, perlu ada penjelasan lebih lanjut. Apabila program kartu prakerja dimungkinkan peruntukannya bagi pekerja/buruh yang sudah bekerja maka akan bertentangan dengan Pasal 8 ayat 2, karena mereka mendapatkan kartu prakerja bukan untuk mencari pekerjaan tetapi untuk meningkatkan kompetensi kerja yang dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan. Sehingga Pasal 8 ayat 2 (a) dan Pasal 12 ayat 1 (b) berupa pemberian insentif untuk meringankan biaya mencari kerja tidak relevan dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat 3 (b) yang notabene peserta kartu prakerja adalah pekerja/buruh yang sudah bekerja.

Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja mencakup dua aspek pokok, yaitu penciptaan lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran sekaligus upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas pekerja/buruh. Untuk tahun pertama, pemerintah menargetkan 2 juta peserta masuk program ini. 

Jumlah penerima Kartu Prakerja dikelompokkan kedalam beberapa kategori yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI), tenaga kerja di wilayah yang terdampak Corona, tenaga kerja terkena PHK, tenaga kerja perempuan & disabilitas, tenaga kerja di daerah-daerah wisata yang terkena imbas Corona. Pemerintah telah menetapkan prioritas sasaran untuk dapat mengikuti Program Kartu Prakerja. Persyaratan umum peserta kartu prakerja adalah mereka yang berusia 18 tahun keatas dan tidak menjalani pendidikan formal. Adapun prioritas sasaran kartu prakerja adalah : 

Kartu Prakerja diberikan kepada para lulusan SMA/SMK/Universitas (fresh graduate). Kelompok ini merupakan priorita utama untuk mengikuti program kartu prakerja. Disamping belum mempunyai pekerjaan dan belum mempunyai pengalaman kerja, mereka mendapatkan skill baru (skilling) sehingga nantinya siap kerja. 

Kartu Prakerja juga akan menyasar pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memerlukan ketrampilan baru (reskilling);

Para pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi (upskilling).


Efektivitas Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja resmi diluncurkan 20 Maret 2020, namun registrasi baru bisa dilaksanakan awal April. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi terjadinya kehilangan pendapatan pekerja karena perekonomian yang lesu atau bahkan antisipasi terjadinya PHK massal. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Perekonomian berupa pembentukan Project Management Office (PMO) yang berfungsi sebagai organisasi yang menjalankan Program Kartu Prakerja secara penuh, termasuk menentukan Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai tempat pelaksanaan pelatihan. 

Karena baru pertama kali diujicobakan sehingga belum dapat dievalusi seberapa besar efektivitas program tersebut. Paling tidak ada 2 (Dua) faktor yang akan menentukan tingkat efektivitas pelaksanaan program tersebut. Pertama faktor internal, berupa dukungan anggaran dan tahapan pelaksanaan dari persiapan, implementasi dan evaluasi.  Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 Triliun. Tahap pelaksanaan mulai dari persiapan mencakup penetapan prioritas sasaran dan lokasi impementasi, koordinasi dengan Pemda dan Kementerian/Lembaga, penetapan lembaga pelatihan, launcing kartu prakerja, pendaftaran peserta, dan pelaksanaan pelatihan.

Sebagai tahap awal, pilot project dimulai dari 4 wilayah, yaitu Kepulauan Riau, Bali, Surabaya, dan Sulawesi Utara. Hal ini dengan pertimbangan sektor pariwisata keempat wilayah ini sudah terdampak sekaligus upaya memberikan fasilitas bagi masyarakat yang terdampak untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri. 

Selanjutnya, sampai Agustus 2020 adalah perluasan implementasi di berbagai kota antara lain DKI Jakarta dan Jawa Barat. Implementasi Kartu Prakerja dimulai bulan April melalui akses digital sebanyak 1,5 juta peserta dan akses regular sebanyak 500 ribu peserta. 

Peserta dapat memilih jenis pelatihan dan lembaga pelatihan melalui 8 platform digital atau marketplace swasta (Tokopedia, Bukalapak, Bibli, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Sekolahmu, Pintaria, Pijah Mahir) atau melalui platform digital pemerintah (Sisnaker) melalui fasilitasi pemerintah dan pendamping (offline) untuk membantu peserta mendaftar online secara kolektif. Bisnis proses Program Kartu Prakerja akses digital dan akses regular pada dasarnya sama terdiri atas 3 tahap yaitu (1) pendaftaran dan seleksi; (2) pelatihan dan ulasan rating lembaga pelatihan; (3) mendapatkan insentif dan survei kebekerjaan.

Proses pelatihan akan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah (BLK) maupun swasta (LPK) selama 3 bulan untuk semua jenis ketrampilan. Lembaga-lembaga akan menggelar pelatihan terkait kebutuhan kapasitas pekerja di sektor industri kreatif, digital, lifestyle, fotografi, perawatan, properti, pertanian, pemasaran, perbankan, pertanian dan lain sebagainya. Lembaga pelatihan swasta merupakan rekanan resmi pemerintah dalam Program Kartu Prakerja yang memiliki fasilitas platform digital. Sehingga memudahkan bagi peserta untuk memilih program latihan, baik yang digelar secara daring (online) maupun luring (offline). Selanjutnya sebagai upaya mempercepat peserta pelatihan dapat diserap oleh pasar kerja, pemerintah akan mengikutsertakan melalui proyek strategis nasional, kegiatan investor hingga proyek-proyek swasta.

Peserta akan mendapatkan uang transport sebesar Rp 650 ribu dengan rincian :  Selama menjalankan pelatihan 3 bulan, peserta akan menerima Rp 500.000 dan dibayar bertahap 3 kali (bulan pertama Rp 200 ribu, bulan kedua dan ketiga masing-masing Rp 150 ribu). Setelah selesai mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat pelatihan, peserta diwajibkan memberikan rating dan ulasan sebagai evaluasi dalam bentuk survei Program Kartu Prakerja dan begitu survei dikembalikan, peserta mendapatkan Rp150 ribu. Tujuan pemberian insentif berupa tansport adalah supaya peserta semangat mengikuti pelatihan sampai benar-benar selesai. 

Tingkat efektivitas Program Kartu Prakerja juga sangat tergantung dari peran Pemerintah Daerah (Pemda). Peran Pemda dalam Program Kartu Prakerja (Perpres No.36/2020, pasal 28) berupa:

Pemda memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk : 

Sosialisasi Program Kartu Prakerja, penyediaan data lembaga pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah;

Penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri daerah, dan

Fasililitasi pendaftaran dan pemilihan jenis pelatihan pada Program Kartu Prakerja.

Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemda dapat memberikan dukungan :

Sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. 

Segala biaya yang diperlukan Pemda untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada APBD

Setelah peserta mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat pelatihan, mereka diharuskan memberikan rating dan ulasan sekaligus menerima insentif pasca pelatihan. Rating dan ulasan diperlukan sebagai upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan pelatihan baik dari sisi sarana dan prasarana termasuk kompetensi para instruktur dan materi yang diberikan. Dengan kata lain rating dan ulasan sangat berguna sebagai feedback sekaligus untuk menilai tingkat efektivitas Program Kartu Prakerja.

Disamping faktor internal, seperti soal kesiapan dan kematangan program, faktor eksternal akan mempengaruhi tingkat efektivitas Program Kartu Prakerja. Ditengah perekonomian yang lesu dimana sebagian perusahaan sudah memulai merumahkan karyawannya dengan mengurangi jam kerja, PHK mulai dilakukan dan diprediksi akan terus bertambah, maka permasalahan yang ada adalah dari sisi penciptaan lapangan kerja. 

Pertanyaannya adalah apakah dalam kondisi perekonomian seperti ini lapangan kerja (lowongan) banyak tersedia? Tentunya Program Kartu Prakerja akan sangat berbeda apabila dilaksanakan dalam kondisi perekonomian stabil. Beberapa ekonom berpendapat, bahwa di tengah pandemic virus Corona, logika Program Kartu Prakerja tidak tepat digunakan, sebab tidak ada jaminan bahwa peserta yang sudah dilatih akan mendapatkan pekerjaan. Sementara pelaksanaan Program Kartu Prakerja adalah untuk menjawab persoalan utama ketenagakerjaan yaitu mengurangi pengangguran. 

Oleh karena itu, pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan Program Kartu Prakerja tidak dapat hanya semata diukur dari keberhasilan pelaksanaan pelatihan yang melibatkan sebanyak 2 juta peserta, tetapi yang paling penting adalah berapa banyak peserta pelatihan yang dapat diserap oleh pasar kerja.


Kesimpulan

Persoalan ketenagakerjaan setidaknya mencakup dua aspek pokok, yaitu penciptaan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja, Dengan jumlah penganggur sebanyak 7,05 juta (5,28%) pada 2019 dan target TPT sebesar 4,50 persen pada 2024, diperlukan kesempatan kerja baru sekitar 12,8 juta atau 2,56 juta per tahun. 

Tentunya TPT tersebut akan tercapai apabila didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampu menciptakan kesempatan kerja berbasis padat karya. Pada tahun yang sama, 48,26 persen tenaga kerja berpendidikan SD dan SMP. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas tenaga kerja secara umum masih rendah.

Sebagai upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja, Pemerintah secara resmi telah meluncurkan program andalan berupa Progam Kartu Prakerja. Masyarakat banyak yang sudah mendengar program tersebut, namun belum banyak yang mengetahui bagaimana implementasi di lapangan. Sejak diluncukan tanggal 20 Maret 2020, pemerintah hanya mempunyai waktu 2 minggu untuk melakukan sosialisasi. 

Di tengah kondisi masyarakat merasa was-was dengan adanya wabah virus Corona dan lebih focus kepada upaya tindakan preventif di rumah masing-masing, pemerintah harus mempunyai strategi “jitu” untuk melakukan sosialisasi sehingga masyarakat tidak salah persepsi terkait Program Kartu Prakerja. Program yang baru pertamakali diluncurkan tersebut ditujukan kepada setiap WNI berusia 18 tahun keatas dan tidak sedang menjalani pendidikan formal. Prioritas diperuntukkan bagi tenaga kerja muda yang sedang mencari pekerjaan, tenaga kerja terkena PHK dan bagi tenaga kerja yang ingin meningkatkan ketrampilan. 


Kondisi perekonomian global yang lesu akan menjadi kendala utama tercapainya tujuan pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang baru pertama kali dlaksanakan. Efektivitas Program Kartu Prakerja dipengaruhi oleh faktor internal berupa kesiapan sarana dan prasarana dengan melibatkan dukungan seluruh pemangku kepentingan baik Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan swasta. Efektivitas Program Kartu Prakerja juga dipengaruhi faktor eksternal berupa kondisi perekonomian. Demi menjaga perekonomian tidak kolaps pemerintah perlu menyiapkan sejumlah stimulus di bidang ekonomi. Hal ini untuk menjaga agar pelaku usaha tidak sampai bangkrut sehingga PHK massal dapat dihindari.  (M Cahyohadi S)

Penulis adalah Pengantar Kerja Madya pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)