Selasa, 26 Oktober 2021 | 16:05:25 WIB

Tanggapi Lambatnya Pendistribusian Bansos Oleh Pemkot, Begini Kata Ketua Fraksi Nasdem Kota Ternate

Selasa, 5 Mei 2020 | 01:33 WIB
  • Foto Sultan Lindo Ternate

LINDO, Ternate - Masuk minggu kedua puasa, distribusi bantuan sosial kepada sejumlah masyarakat yang terkena dampak pandemi covid 19 belum juga direalisasikan oleh pemerintah kota Ternate. Keterlambatan ini membuat Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate melalui Ketua Fraksi Nurlaela Syarif menyayangkan sikap Walikota Ternate.


Menurut Nurlaela kurangnya kepekaan Walikota terhadap krisis kemanusiaan ini mulai memudar, ia sangat sayangkan kelambatan ini dikarenakan persoalan sederhana yaitu persoalan tekhnis terkait verifikasi pendataan.


Sambungnya, Batas waktu Pemkot melalui surat edaran Sekretaris Kota Ternate (Sekot) meminta seluruh Kelurahan memasukan entri data penerima bansos yaitu paling lambat di Tanggal 15 April 2020, jika menggunakan estimasi durasi waktu dalam surat edaran tersebut, sudah sangat lama dan belum terdistribusi sampai saat ini. 


"Kami Fraksi Nasdem merasa miris. dalam situasi darurat seperti ini, pemkot sendiri sudah menetetapkan situasi darurat kemanusiaan. Akan tetapi jika sudah menetapkan situasi darurat, maka langkah yang diambil juga harus cepat tanggap. apalagi berkaitan dengan dampak sosial dan ekonomi masyarakat, ini soal isi perut masyarakat. Jadi kami mendesak kerja-kerja seluruh aparatur pemkot yang berkaitan dengan bansos ini juga cepat tanggap", ucap Nurlaela Saat di konfirmasi awak media.

 

Nurlaela mengaku Fraksi Nasdem sudah langsung mengkroscek ke Dinas Sosial apa kendala sampai belum terdistribusi bansos ke masyarakat. Menurutnya, ini diakibatkan karena persoalan data yang di masukan Kelurahan, ada duplikasi data dengan bantuan PKH (program keluarga harapan) dan Bansos bersumber APBN, dan ada juga karena persoalan data fisik foto kopian KTP dan KK penerima yang tidak dilampirkan. 


Menurut Ketua Fraksi Nasdem hal ini tidak bisa di tolerir, ia pun sangat paham Dinsos bekerja hati-hati agar tidak jadi masalah dikemudian hari, tapi yang sangat disayangkan adalah sikap Walikota Ternate, kenapa tidak mengunakan kewenangannya untuk lebih tegas, memerintahkan aparatur kecamatan dan kelurahan agar soal sepele dan tekhnis ini tidak memperlambat bantuan.


 “Saya meminta Saudara Walikota berkaca dengan Kabupaten Morotai dan kabupaten lainnya di Maluku Utara, saat ini bansos di Morotai misalkan sudah tahap ketiga, apa sih bedanya, saya pikir sama karena Morotai juga punya rakyat dan Ternate juga punya rakyat, tingkat kesulitan bahkan rentan kendali Morotai harusnya jauh lebih sulit ketimbang Kota Ternate, ini Koq Morotai sudah pembagian tahap  tiga,  Ternate satukalipun belum juga dibagikan", Tegas Nurlaela dengan nada kesal.


(Red/sultan)