Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:12:42 WIB

Hartono Tanuwidjaja : Pemerintah Belum Punya Sense Of Crisis Terhadap Narkotika

Sabtu, 27 Juni 2020 | 14:52 WIB
  • Advokat Senior Hartono Tanuwidjaja, SH, MSi, MH, CBL. (FOTO : SUARAKARYA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Moment Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2020, yang jatuh setiap tanggal 26 Juni ini, jangan hanya seremonial saja lewat acara konser atau acara lainnya. Namun pemerintah juga harus serius untuk menghilangkan peredaran narkoba di Indonesia jika pemerintah serius menempatkan Narkotika sebagai Musuh negara yang ketiga setelah Korupsi dan terorisme.

"Sampai sekarang pemerintah belum punya Sense of Crisis terhadap narkotika. hal dibuktikan dengan maraknya penyelundupan narkoba, meningkat jumlah pengguna narkoba, dan jumlah napi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diatas 60 persen," kata Advokat Senior Hartono Tanuwidjaja, SH, MSi, MH, CBL kepada Lindo, di Jakarta, Jumat (26/6/20).

Setiap tahun lanjutnya, Indonesia memperingati HANI yang seolah - olah melawan musuh narkoba. Tapi secara faktual, serangan infiltrasi narkoba itu masuk dari berbagai arah, dan itu menjadi lahan bisnis buat oknum aparat penegak hukum. Artinya, sikap pemerintah dalam menghadapi musuh negara yaitu Narkoba, belum mencapai target ideal yang diharapkan, yang berkaca pada pangsa pasar tadi. 

Menurut Hartono, selama ini tidak ada program dari pemerintah untuk serius menghilangkan narkoba. Selama ini pemerintah hanya membantu Badan Nasional Narkotika (BNN) tapi BNN terbatas dan tidak bisa bekerja sendirian, karena langkah pencegahan narkoba ini harus lintas sektoral dengan Kementerian dan unsur terkait.

"Tindak kejahatan Narkotika sudah menjadi ancaman kemanusiaan yang harus diperangi secara bersama di tingkat Nasional dan Internasional, sehingga diperlukan sinergitas dan kerjasama dari berbagai kalangan. Bahaya Narkotika sudah merambah ke berbagai kalangan tanpa mengenal batas usia. Padahal pada awalnya sebatas menggerogoti kalangan produktif pada usia 18-30 tahun," terang Hartono.

Banyaknya penyelundupan dan peredaran narkotika di Indonesia tambahnya, karena tidak ada taktik atau strategi yang jitu atau langkah - langkah yang paten dari pemerintah untuk menghadapi musuh Narkoba ini.

Begitu juga, tidak ada sinergitas dan kerjasama untuk menciptakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan Narkotika diantara para unsur penegak Hukum.

"Pemerintah hanya menyadari bahwa Indonesia sebagai pangsa pasar terbesar narkoba se asia Tenggara. Namun untuk mematikan narkotikanya belum tahu rumusnya seperti apa," ujar Hartono yang juga sebagai Kolektor Lukisan.

Maka, tantangan buat pemerintah untuk peringatan HANI 2020 ini adalah, untuk membuktikan narkoba sebagai musuh negara No 3, seperti Pemerintah saat ini menghadapi Pandemi Covid-19 yang melibatkan semua unsur-unsur terkait.

"Kita perlu belajar dari Brunei, Singapore, dan Malaysia, dalam penegakan hukumnya jelas bagi pengedar atau bandar narkoba. Selain itu juga ada kontribusi dari kementerian terkait, dan partisipasi masyarakat juga yang cukup Signifikan terhadap pencegahan dan pemberantasan narkoba," kata Hartono.

Bahkan, President Filipina Duterte memberikan hak kepada siapa pun warga negaranya untuk menembak Pengedar narkoba, yang menurut Hartono merupakan keputusan yang buruk. Tapi di sisi lain, itu keputusan yang berani dari President
Duterte ini, untuk menyelamatkan jutaan generasi Filipina dari bandar narkoba.

Disamping itu, Hartono menilai Belum ada kontribusi secara faktual dari kementerian terkait dalam mencegah pengedaran dan penyalahgunaan narkoba. Seperti, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dinilainya belum membuat program supaya generasi muda tidak terpengaruh dari pelaku penyalahgunaan narkoba. 

Begitu juga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), harus bisa mencegah bagaimana lintas perdagangan melalui internet, karena orang bisa pesan narkoba lewat internet, seharusnya bisa terdeteksi oleh Kominfo.  

"Negara kita salah satu pangsa pasar narkoba terbesar se asia tenggara, tapi kementerian cuek - cuek saja, karena hal ininmenjadi urusan aparat hukum," ujarnya

Artinya tambah Hartono, ada banyak kesempatan untuk memberikan kontribusi menghadapi musuh Narkoba ini, tetapi tidak dilakukan semua pihak karena banyak faktor. Seperti merasa bukan tugas dari Kementerian, bukan dari Tupoksinya, dan institusi masih jalan sendiri - sendiri menghadapi masalah ini.  (ARMAN R)