Selasa, 04 Agustus 2020 | 06:48:45 WIB

Ahli Keuangan Daerah DR.Hendra Karianga, WTP Tidak Menjamin Pemkab Kepsul Bebas Korupsi.

Kamis, 9 Juli 2020 | 16:43 WIB
  • Foto: DR.Hendra Karianga, SH MH.

LINDO Sula-Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang di raih oleh Pemerintah kabupaten kepulauan Sula mendapatkan tanggapan serius dari berbagai kalangan, pasalnya saat Pemkab Kepulauan Sula memperoleh Penghargaan WTP banyak kasus dugaan korupsi yang di laporkan ke Polres Kepulauan Sula oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia(PMII) Cabang Sanana berdasarkan hasil temuan Pansus LKPJ DPRD Kepulauan Sula, hal ini juga mendapat tanggapan serius oleh Ahli Keuangan Daerah DR.Hendra Karianga,SH.MH,  Kamis(09/07/20)

Kepada LiputanIndonesinews DR.Hendra Karianga, SH.MH menjelaskan bahwa predikat WTP yang di raih Pemkab Kepulauan Sula adalah bentuk administrasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah, karena itu merupakan bentuk dari administrasi keuangan daerah, tetapi WTP tidaklah menjamin Pemkab Kepulauan Sula terbebas dari Korupsi.

"itu kan audit administrasi, jadi mendapatkan Predikat WTP merupakan keharusan, jadi untuk membuktikan daerah tersebut bebas Korupsi berarti pihak Polres Kepsul dalam hal ini Penyidik harus meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) untuk melakukan audit investigatif", ucap Hendra. 

Lanjut Hendra, Audit Investigatif yang menurut Undang-undang istilah nya audit dengan tujuan tertentu, hal ini harus dilakukan oleh penyidik polres kepulauan Sula.
Karena predikat WTP yang didapat bukan kemudian daerah tersebut bersih dari korupsi, tidaklah demikian, karena predikat WTP itu terkait dengan pemeriksaan Pembukuan.

 "Predikat WTP itu bersih administrasi atau pembukuan, bukan bebas Korupsi, kalau manipulasi administrasi kan banyak, di cek uang keluar benar ada uang keluar dengan jumlah sekian miliar ada,di cek buktinya ada, di cek penerimanya ada,tetapi apakah proyek itu bermasalah, apakah proyek itu sudah di kerjakan dengan baik itu masalah nya disitu yang harus di periksa", tegas Hendra.

Ahli keuangan daerah yang juga Praktisi Hukum Senior ini, menyampaikan kepada media ini bahwa untuk mengungkapkan nya maka harus di lakukan audit investigatif, karena yang dilakukan oleh BPK bukan audit fisik tetapi audit administratif, audit fisik itu bersifat audit investigasi mencocokan antara uang keluar dengan fisik proyek apakah sesuai atau tidak.

"saya juga memberikan apresiasi kepada adik-adik pergerakan HMI dan PMII cabang Sanana atas apa yang sudah di lakukan oleh mereka sebagai fungsi kontrol atas kinerja Pemerintah daerah Kabupaten kepulauan Sula", ungkap DR.Hendra Karianga, SH.MH.

Untuk di ketahui bahwa Kasus dugaan korupsi dari proyek bermasalah yang diduga ada mafia proyek yang melibatkan Kolega Bupati Hendrata Thes yang penganggarannya berasal dari APBD 2018 yaitu: 

1.Pembangunan jalan Pancoran- Kum, kecamatan Mangoli Utara Timur senilai Rp.895.897.224.800 ,

2.Peningkatan Jalan dalam kota Sanana (HRS-Base) senilai Rp.2.071.298.499.520, 
pemeliharaan jalan dalam Kota Sanana senilai Rp 1.491.668.424, 

3.pembangunan saluran primer Kaporo (lanjutan) senilai Rp 2.777.235.973, 

4.pembangunan kawasan Taman Benteng Sanana senilai Rp 490.599.345,

5.pembangunan jembatan Desa Auponhia senilai Rp 835.140.774, 

6.Pembangunan fasilitas pendukung kawasan Swering Mangon senilai Rp 1.453.073.068, dan

7.pembuatan saluran primer kawasan Pasar Basanohi senilai Rp 1.466.606.514,

8.Pembangunan saluran Desa Wainib senilai Rp 1.187.096.414, 

9.Peningkatan jalan Fogi-Bandara (Sirtu ke HRS Base) senilai Rp 3.270,669.018,

10.Belanja pemeliharaan trotoar senilai Rp 1.430.318.657,

11.peningkatan jalan (sirtu) Desa Wailia-Waigay senilai Rp 1.091.508.984, 

12.pembangunan tempat reklame pusat Kota Sanana senilai Rp 397.553.813, 

13.pembangunan air bersih dan jaringan perpipaan Desa Kawata senilai Rp 658,855.800.

14.Pembangunan air bersih dan jaringan perpipaan lingkungan Kantor Bupati Kepsul senilai Rp 2.449.662.843,

15.Pengembangan jaringan perpipaan SPAM Desa Bajo senilai Rp 716.393.221,

16.pengembangan jaringan perpipaan SPAM Desa Kabau Pantai senilai Rp 477.840.332

17.Pembangunan Rumah Ganti Rugi Desa Wai Ipa senilai Rp 1.986.934,490, 

18.Peningkatan jalan Desa Aupohia-Buya (Sirtu) senilai Rp 1.093,378.964, 

19.Peningkatan jalan Desa Waibau menuju RSUD Sanana senilai Rp 2.190.454.789,

20.Pembangunan rumah genset senilai Rp 311.974.122,

21.pembangunan rumah wisata Desa Bajo senilai Rp 493.226.911, 

22.Pembangunan Masjid Desa Pohea (Lanjutan) senilai Rp 294.093.402, 

23.Pembangunan Masjid Desa Fukweu (Tahap III) senilai Rp 276.931.153.
(Imel)