Rabu, 02 Desember 2020 | 07:28:49 WIB

Korupsi Makin Menjadi-jadi, KPK Diminta Fokus ke Desa

Jum'at, 10 Juli 2020 | 07:01 WIB
  • Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta. (Foto: Antara/Lindo)

JAKARTA, LINDO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengendus, korupsi ternyata sudah merangsek dan merambah ke desa-desa. Hal itu ditegaskan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono, dalam diskusi daring “Kongres Kebudayaan Desa” di Jakarta, Selasa (07/07/2020).

Suprapdiono mengungkapkan, biaya politik yang tidak rasional muncul di desa ketika pemilihan kepala desa untuk mendapatkan suara.

"Ketika orang desa milih kepala desa, mereka harus bayar satu suara mulai Rp50 ribu, Rp25 ribu. Bahkan kita lihat di online fenomena harga satu suara di Sumenep paling tidak Rp1 juta. Pilkada Grobogan Rp 1 juta. Jadi bayangkan ketika zaman saya dulu baru Rp50ribu, sekarang Rp1 juta bagaimana desa dulu melakukan money politic," ujar Giri.

Padahal ketika sudah terpilih, para kepala desa ini tidak menerima gaji. Giri menyebut faktor itulah yang membuat kepala desa akan melakukan apapun untuk mengembalikan biaya politik yang sudah dikeluarkannya.

Selain itu, Giri mengatakan peluang korupsi itu bisa terjadi karena ada permainan anggaran dalam dana desa. Ia mengatakan, harus ada pengawasan agar korupsi tak terjadi dan menggerogoti dana yang seharusnya diperuntukan membangun desa.

Tak hanya itu, ia menyebut kurangnya apresiasi terhadap pejabat politik tingkat kepala desa hingga RT juga menjadi persoalan. Giri kemudian membandingkan pendapatan gaji kepala desa dengan pejabat kepala daerah yang lain.

"Bupati gajinya Rp 6,5 juta, gubernur Rp 8,5 juta, presiden Rp 69 juta, wapres Rp 40 juta. Yang tidak layak dari dibandingkan dan proses ketika dia terpilih. Negara ini selayaknya harus memikirkan kepala desa setidaknya digaji cukup," kata dia.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif membeberkan perilaku koruptif semakin menyebar di beragam tingkatan, termasuk di desa-desa. Untuk itu, Laode menegaskan sebaiknya KPK harus fokus dan memberikan perhatian khusus soal dana desa.

"Terbongkarnya kasus korupsi dana desa baru-baru ini di Maluku Utara yang mencapai 3,8 miliar di kabupaten Halmahera Selatan adalah tamparan besar bagi KPK," tegasnya.

Menurut Laode, setiap dana desa itu tidak ada papan proyeknya. Lembaga desa, kebanyakan pengurusnya keluarga kepala desa atau kepala desa pegang semua uangnya.

“Bendahara itu hanya ketika ke bank saja. Perangkat desa yang jujur dan vokal biasanya dipinggirkan," tutur Laode.

GP/AD