Selasa, 04 Agustus 2020 | 07:06:24 WIB

LSM Lembaga Mitra Lingkungan Malut,Minta PT.SAMALTA Wajib Lakukan Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan

Jum'at, 10 Juli 2020 | 14:45 WIB
  • Foto:Vice Director I LSM Lembaga Mitra Lingkungan Maluku Utara.

LINDO Sula-Banjir yang terjadi di desa Waitina kecamatan Mangoli Timur dan di desa Mangoli yang diganang-ganangkan akibat kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan yang diduga dilakukan oleh PT.SAMALTA yang akhir-akhir ini disoroti oleh masyarakat dan sejumlah beberapa elemen gerakan di kabupaten kepulauan Sula mendapat tanggapan serius dari LSM Lembaga Mitra Lingkungan(LML) Provinsi Maluku Utara, Jumat (10/07/20)

LSM LML Provinsi Maluku Utara melalui Vice Director I, Siti Barora Sinay.SH.MH kepada LiputanIndonesinews menyambaikan bahwa banjir
merupakan salah satu dampak yang visible akibat perubahan rona atau kerusakan terutama pada bagian hulu karena kehilangan daya resap akibat penebangan kayu.
Penebangan kayu yang ditengarai dilakukan oleh PT. Samalta harusnya menjadi catatan penting bagi Pemda Kabupaten kepulauan Sula 

"Ada 2 hal yang menjadi tanggung jawab Pemda Kabupaten kepulauan Sula, yang memiliki kewenangan penegakan hukum lingkungan meliputi pengawasan terhadap ketaatan perizinan dan penegakan hukum",Ucap Siti sapaan akrab Vice Director I LSM LMM Malut.

Kandidat doktor pada ilmu hukum Universitas Brawijaya ini menjelaskan sebagai Pelaku usaha wajib melakukan pemulihan melalui rehabilitasi hutan atas kerusakan lingkungan hidup. 
Berkaitan dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya terkait informasi tetapi terutama pada akses keadilan dimana fakta banjir yang jelas dirugikan adalah warga masyarakat. 

"Pemerintah Provinsi dan Pemerinta Kabupaten kepulauan Sula seharusnya memberikan sanksi administratif berupa paksaan hingga pencabutan izin", Tegas Aktivis penggiat lingkungan ini. 

Lanjut Siti, Sangat diperlukan soliditas elemen masyarakat terutama korban untuk terus mengawal penyelesaian masalah ini karena Undang-undang telah memberikan jaminan hak gugat masyarakat,tutup akademisi Hukum di Universitas Khairun Ternate.
(Imel)