Selasa, 04 Agustus 2020 | 07:09:24 WIB

Umar Umabaihi Bagi-Bagi BLT Pasca Rekom Partai keluar, Politisi Nasdem: Bawaslu Kepsul Harus Bertindak Tegas.

Senin, 13 Juli 2020 | 14:12 WIB
  • Foto: Ketua OKK DPD Nasdem Kepulauan Sula Damrin Pagnifat.

LINDO Sula-Sebagai Pasangan Calon bupati mendampingi Hendrata Thes pada momentum pilkada 2020-2025 Umar Umabahi yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Assisten I bidang Pemerintahan Pemkab kepulauan Sula, akhir-akhir ini rutin melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat di beberapa desa.
Hal ini mendapat sorotan dari berbagai elemen diantaranya datang dari DPD Partai NasDem Kepulauan Sula.
Senin(13/07/20)

Melalui Ketua OKK DPD NasDem Kepulauan Sula Damrin Panigfat, S.Pt , meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memanggil Asisten I Setda Kepulauan Sula, Haji Umar Umabaihi, pasalnya Umar Umabahi di duga memanfaatkan jabatan nya sebagai Assisten I Untuk mempolitisasi bantuan yang disalurkan kepada masyarakat.

"Belakangan ini, Umar nampak rajin turun membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga terdampak Covid-19. Padahal sebelum nya tidak pernah nampak Umar membagikan BLT, ini patut di curigai ada apa sebenarnya" tutur ketua OKK NasDem Kepulauan Sula ini.

Umar sendiri diketahui sebagai Bakal Calon (Balon) Wakil Bupati mendampingi Calon Bupati (Cabup) Hendrata Thes pada Pilkasa Serentak tahun 2020-2025.

”Bawaslu  harus memanggil Haji Umar Umabaihi, karena diduga telah mempolitisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik,” ungkapnya.

Damrin menjelaskan, dari aspek etika politik maupun birokrasi sangat tidak etis, karena Haji Umar Umabaihi saat ini sebagai calon wakil bupati yang suda di Rekomendasikan oleh Partai Demokrat dan Partai Amat Nasional (PAN). akan mendampingi Calon Bupati Petahana.

Menurut Damrin, dengan posisinya itu, patut diduga Haji Umar Umabaihi memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik terang Idham.

”Sekalipun belum ditetapkan sebagai calon wakil bupati secara resmi di KPU, tapi sudah ada Parpol yang memberikan rekomendasi Paslon Hendrata Thes-Haji Umar Umabaihi,” cetusnya.

Politisi NasDem Kepulauan Sula ini menegaskan, etisnya Bupati Hendrata Thes sudah harus melepaskan Haji Umar Umabaihi dari jabatannya selaku Asisten I, sehingga tidak lagi menggunakan jabatan untuk kepentingan politik.

”Jadi kami meminta Bawaslu harus tegas,  segera memanggil sekaligus memberikan teguran kepada Umar Umabaihi dan bila perlu Bawaslu menyurat kepada bupati untuk segera memberhentikan Umar dari jabatanny,” pungkas Damrin Panigfat.

Terpisah dengan itu saat LiputanIndonesinews biro Kepulauan Sula mencoba menghubungi Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Iwan Duwila untuk dimintai keterangan terkait persoalan dimaksud tetapi di arahkan kepada Kordinator Devisi Hukum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Ajuan Umasugi dan saat Kordiv Hukum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Di hubungi pun justru tidak menanggapi dan memberi respon dengan baik. 
(Imel)