Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:28:38 WIB

Merasa Polres Kepsul Dan Polda Malut Lamban , KOMPAS Desak Mabes Polri Usut Tuntas Mafia Proyek Dan Dugaan Korupsi Yang Menyeret Kolega Bupati Hendrata Thes.

Senin, 13 Juli 2020 | 20:25 WIB
  • Foto: masa aksi Kompas saat menyampaikan tuntutan nya di depan Mabes Polri.

LINDO Jakarta-Dugaan Kasus Korupsi yang menyeret nama Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Hendrata Thes, menjadi sorotan hangat oleh publik, oleh Komite Mahasiswa Dan pemuda Maluku Utara (KOMPAS) Jakarta hari ini turun ke jalan dan menyampaikan tuntutan di depan Mabes Polri, Jakarta (13/07/20)

Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan, yang harus di basmi di Negeri ini, Perilaku korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas kehidupan atau mengurangi sesuatu yang menjadi hak orang lain, teriak 
salah satu orator Aksi Risman saat menyampaikan bobotan orasi nya.

Risman melanjutkan bahwa dampak dari Korupsi telah merusak tatanan nilai bangsa, karena Korupsi tidak hanya mengambil uang negara tetapi juga merombak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara karena sangat merugikan masyarakat.

"Korupsi adalah tindakan Pejabat bublik, seperti politisi dan atau pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan yang secara tidak wajar dan tidak ilegal menyalahgunakan  kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi", cetus Risman.

Selain itu juga Kordinator aksi lapangan (Korlap) Fahris dalam penyampaian orasi nya menyampaikan bahwa dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu, Perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

"sebagai mahasiswa dan pemuda kami punya tanggung jawab besar untuk mengawal, mengingatkan dan mendukung lembaga penegak hukum untuk memberantas kejahatan tersebut", tegas Fahris melau corong soundsystem.

Selanjutnya di katakan Fahris,berkaitan dengan dugaan kasus monopoli proyek oleh kolega dan keluarga Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Bapak, Hendrata Thes pada pengerjaan proyek di Tahun 2019 diantaranya. CV. Permata Hijau, CV. Permata Membangun, CV. Permata Bersama, CV. Permata Jaya, CV. Bumi Jaya, CV. Jaya Lestari, CV. Alam Sutra dan CV. Bumi Karya serta kasus dugaan korupsi proyek jembatan air bugis, Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2017 senilai Rp. 4,2 miliar dianggarkan melalui APBD 2017 di Desa Auponhia itu dikerjakan oleh perusahan PT Kristi Jaya Abadi yang tidak lain milik ipar dari Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes.

"setelah dikerjakan jembatan tersebut tidak dapat digunakan lantaran kondisinya nyaris ambruk, proyek pekerjaan jembatan tersebut yang menelan anggaran miliaran rupiah di kerjakan oleh CV. Kristi Jaya Abadi yang tidak lain milik  ipar dari Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes, kasus tersebut sudah dilaporkan oleh masyarakat dan beberapa organisasi mahasiswa di Polres Kepulauan Sula maupun Polda Maluku Utara", tutur Fahris.

Adapun tuntutan yang di sampaikan oleh Komite Pemuda Dan Mahasiswa Maluku Utara (KOMPAS), Jakarta sebagai tuntutan aksi dan pernyataan sikap mereka adalah sebagai berikut:

1. Mendesak MABES POLRI untuk memerintahkan Kapolda Maluku Utara agar segera mengusut tuntas dugaan Korupsi yang diduga melibatkan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Hendrata Thes

2. Tuntaskan monopoli proyek yang melibatkan Kolega dan keluarga Bupati Kepulauan Sula,Hendrata Thes.

3. Meminta Kapolda Maluku Utara agar tidak main mata dengan Bupati Kepulauan Sula,Hendrata Thes.

4.Partai Politik Stop Berikan Rekomendasi Kepada Calon Bupati Kepulauan Sula, Bapak Hendrata Thes.

5. KPK secepatnya ambil alih dugaan monopoli proyek dan kasus Korupsi di kabupaten Kepulauan Sula Yang ditangani Polda Maluku Utara yang terkesan lamban penanganan nya.
(Imel)