Kamis, 29 Oktober 2020 | 14:38:07 WIB

CBA Desak KPK Periksa Menaker Ida Fauziyah

Jum'at, 24 Juli 2020 | 13:52 WIB
  • (FOTO : JAWAPOS.COM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan Dugaan penyelewengan antara lain muncul di Kementerian Ketengakerjaan (Kemnaker). 

Dugaan penyelewengan anggaran ditemukan CBA di kementerian yang dipimpin Ida Fauziyah itu, terkait kegiatan publikasi dan sosialisasi program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka mendukung pencegahan penyebaran Covid-19. Lelang proyek ditemukan banyak kejanggalan.

"Panggil dan periksa Menteri Ida Fauziyah untuk dimintai keterangan," ucap Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman, Kamis (23/7/20).

Kejanggalan tersebut menurut Jajang, pihak yang dimenangkan Kemnaker, yakni PT Weharima Ristuina (PT WR) dengan nilai proyek yang disepakati Rp 9,5 miliar lebih. Padahal, harga yang ditawarkan perusahaan itu dalam proses lelang menempati urutan tujuh. Selain Menteri Ida, katanya, penyelidikan juga bisa dilakukan dengan memeriksa Pokja ULP dan PPK terkait.

Alasan penunjukkan PT WR karena pertimbangan penilaian kualitas, menurut Jajang, juga tidak tepat. Sebab, perusahaan yang sama mendapatkan proyek publikasi di Kemnaker tahun 2019 yang juga diwarnai kejanggalan dan masalah.

Proyek Kemnaker yang dimenangkan PT WR pada 2019 adalah publikasi dan sosialisasi kebijakan pengaturan tenaga kerja dalam negeri di media videotron dan televisi. Spesifikasi proyek berupa iklan layanan masyarakat di stasiun televisi lokal dan nasional dengan menghabiskan anggaran Rp 7,7 miliar lebih.

"Temuan CBA, dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek ini berupa dugaan mark up dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak rasional. Dalam tahapan pelaporan pihak Kemnaker melaporkan harga perkiraan untuk 5 eksemplar dalam HPS dan RAB mulai dari laporan awal, laporan antara, sampai laporan akhir sebesar Rp 43 juta. Padahal biaya sesungguhnya hanya Rp 8,8 juta. Artinya, ada selisih sebesar Rp 34,2 juta," ungkap Jajang Nurjaman, sebagaimana dilansir Lindo dari Ceklisatu.com.

Sebelumnya, Ketua KPK  Komjen Firli Bahuri mengatakan, KPK bekerja keras untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana untuk penanganan Covid-19. Firli menegaskan, KPK tak segan memberikan hukuman berat terhadap pelaku korupsi dana penanganan Covid-19.

"Sejak pandemik Covid-19, KPK telah bekerja keras untuk mencegah supaya tidak terjadi korupsi. KPK koordinasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),dan kementerian/lembaga. KPK juga melakukan 'monitoring' atas pelaksanaan program pemerintah," terang Firli, Senin (15/6/20) lalu.

Filri menegaskan, hal tersebut sebagai respons atas pernyataan Presiden Jokoiw yang mempersilakan aparat penegak hukum untuk "menggigit" pejabat maupun para pelaksana yang memiliki niat korupsi terkait dana Covid-19. Lebih lanjut, Firli menyatakan KPK akan sangat tegas jika ada tindak pidana korupsi terkait Covid-19.

"Fokus KPK dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan amanat undang undang, yaitu pelaku penyelenggara negara atau aparat penegak hukum atau pihak terkait lainnya. Korupsi tersebut menimbulkan kerugian negara atau keuangan negara. Apalagi jika korupsi dilakukan dalam situasi bencana maka itu termasuk kejahatan berat dan ancamannya hukuman mati," tuturnya. (ARMAN R)