Sabtu, 19 September 2020 | 13:54:00 WIB

Warga dan Mahasiswa Lata-Lata Belum Puas Jika Kadesnya Belum Ditahan

Jum'at, 24 Juli 2020 | 18:53 WIB
  • Salah satu peserta aksi unjukrasa memeragakan replika wajah kepala desa Lata-lata Abdul Malik Gama dalam aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Desa Lata-lata dan Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Desa Lata-lata di kantor Kejati Malut, Kamis (23/07/2020) pagi. (Foto: Aldy/Lindo)

TERNATE, LINDO - Warga dan mahasiswa desa Lata-lata menyambut baik pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati-Malut) soal penanganan kasus korupsi alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) milik desa Lata-lata sebesar Rp.1,6 miliar.

Demikian hal itu ditegaskan salah satu peserta orasi Mahmud Hanafi dihadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati-Malut), Erryl Prima Putra Agoes, saat menggelar aksi unjukrasa dikantor Kejati Malut, pada Kamis (23/07/2020) kemarin.

Mahmud menegaskan, walaupun ada pernyataan dan janji-janji dari kepala Kejati Malut, namun pihaknya belum merasa puas atas kasus ini, karena terlapor kepela desa Lata-lata Abdul Malik Gama hingga kini belum diperiksa oleh kejaksaan soal dugaan kasus korupsi ADD/DD senilai Rp.1,6 miliar itu.

"Walaupun kepala Kejati Malut sudah memberikan jaminan akan menyidik kasus tersebut, tapi bagi kami hal itu belum merasa puas, karena Kades Malik belum disidik dan belum ditahan oleh Kejati Malut maupun Kejari Halsel," kata Mahmud.

Ia mengungkapkan bahwa data-data korupsi yang disodorkan oleh warga dan mahasiswa Lata-lata ke Kejati Malut belum lama ini adalah sebuah celah atau pintu masuk aparat penegak hukum segera membongkar kasus itu. Jika hal ini dibiarkan oleh penegak hukum, kata Mahmud, dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi hukum di negeri ini.

"Intinya kasus ini jangan sampai lama dibiarkan oleh Kejati dan Kejari. Jika sampai lama dibiarkan oleh penegak hukum maka saya jamin kasus ini akan selesai begitu saja dan tidak ada penyelesaian di jalur dipengadilan. Saya katakan hal ini karena sudah banyak kasus dana desa diselesaikan melalui ganti rugi di penegak hukum seperti polisi dan jaksa. Tidak ada efek jerah melalui meja hijau di pengadilan," ungkapnya.

Lebih jauh Mahmud menjelaskan kasus dana desa yang selama ini dilaporkan oleh warga dan LSM ke aparat penegak hukum baik penyalahgunaan anggaran maupun penyelewengan jabatan selama dana desa bergulir, tidak ada efek jerah buat perangkat desa yang melakukan korupsi.

"Saya ikuti dana desa yang disalah gunakan oleh kades dan perangkatnya di Malut ini, banyak sekali berakhir dengan cara pengembalian saja. Lalu dalam benak saya bertanya-tanya apakah model korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa yang bersangkutan harus dihukum ganti rugi saja atau ada hukuman lain yang bisa memenjarakan kades atau perangkatnya dalam melakukan korupsi dana desa," paparnya.

Dalam aksi unjukrasa kemarin, Mahmud mengakui bahwa penyampaian kepala Kejati Malut itu belum semua harus ia percaya sepenuhnya. Karena hampir satu bulan ini kasus korupsi dana desa yang ia dan teman-teman laporkan pada kejaksaan belum ada reaksi dari Kejati Malut maupun Kejari Halsel. Kerena pengakuan dari Kejati Malut bahwa kasus yang mereka laporkan baru saja diserahkan ke Kejari Halsel pada pekan kemarin yaitu pada tanggal 15 Juli 2020.

"Kami hanya ingin kejaksaan harus bergerak cepat untuk memeriksa kerugian negara yang ada di ADD/DD di desa Lata-lata, yang nilainya mencapai miliyaran rupiah. Kejaksaan harus mampu membuktikan taringnya dan bisa menetapkan tersangka dan menahan suadara kades Lata-lata Abdul Malik Gama di penjara," tandas Mahmud.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati-Malut), Erryl Prima Putra Agoes memastikan akan mengusut dugaan kasus penyalahgunaan ADD dan DD senilai Rp.1,6 miliar di desa Lata-Lata, kecamatan Kasiruta Barat, kabupaten Halmahera Selatan, provinsi Maluku Utara (Malut).

Dihadapan peseta massa aksi unjukrasa, kepala Kejati-Malut menegaskan pihaknya akan selalu monitoring penanganan soal kasus korupsi ADD/DD milik desa Lata-lata yang telah dilaporkan oleh warga dan mahasiswa desa Lata-lata beberapa waktu lalu yang saat ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan (Kejari Halsel).

“Selaku pimpinan saya akan terus monitoring penanganan kasus ADD dan DD yang sudah dilaporkan oleh masyarakat beserta mahasiswa dari desa Lata-lata ke Kejaksaan Tinggi Malut,” tegas mantan Jenderal berbintang dua itu di hadapan peserta massa aksi yang menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejati Malut, Kamis (23/7/2020).

Dalam kesempatan itu, kepala Kejati, memberikan apresiasi atas kadatangan masyarakat beserta mahasiswa Desa Lata-lata untuk menyampaikan aspirasinya ke Kajati Malut.

Dia juga meminta pada massa aksi untuk bersabar, karena proses sebuah kasus korupsi apalagi ADD/DD harus dilakukan secara bertahap dan meminta massa aksi untuk terus memantau perkembangan masalah ini.

"Saya minta anda sabar saja. Percayakan saja pada saya, saya akan tindas korupsi yang memakan uang negara. Saya pimpinan disini, Kejari itu bawahan saya akan saya perintahkan dalam satu bulan ini kasus ini segera diseriuskan," tandas Kejati.

Menurutnya, penyelidikan kasus korupsi desa Lata-lata harus sesuai standar operasi prosedur (SOP), untuk itu kasus penyalahgunaan anggaran ADD dan DD dari desa Lata-lata akan dipelajari oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Halsel untuk menindak lanjuti laporannya.

“Kasusnya sudah diserahkan ke Kejari Halsel bukan berarti Kejati tidak mau mengerjakan, tetapi ranahnya masih di wilayah Kejari Halsel. Dan Kejari Halsel adalah perpanjang tangan juga dari Kejati Malut maka prosesnya ada di Kejari Halsel,” tandasnya.

Erryl menyebut untuk penanganan kasus korupsi di Kajati membutuhkan waktu, oleh sebeb itu, dia meminta masyarakat Lata-lata mempercayakan setiap kasus yang dilaporkan ke pihak Kejaksaan dan itu akan tetap diproses.

“Kami sudah menindaklanjuti jadi mohon bersabar, secara profesional sangat dihargai sehingga proses tetap diawasi di Kejati Malut,” pungkasnya.

Sementara itu peserta aksi unjukrasa yang di gelar pada Kamis (23/07/2020) kemarin itu ialah murni dari warga desa Lata-lata yang dikemas dalam sebuah Aliansi Masyarakat Desa Lata-lata dan Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Desa Lata-lata. Mereka dalam orasinya berjanji apabila tuntutannya diabaikan pihak Kejati, maka mereka siap kepung kantor Kejati Malut dengan kekuatan massa yang lebih banyak lagi.

ALDY M