Sabtu, 19 September 2020 | 13:03:30 WIB

Diduga Selewengkan DD, FKMPG Desak Bupati Halut Copot Kades Galao.

Rabu, 29 Juli 2020 | 19:39 WIB
  • Foto Jef-LINDO: masa aksi FKMPG saat menyampaikan tuntutan di depan kantor bupati kabupaten Halmahera Utara.

LINDO HALUT - Kembali lagi masa aksi lakukan orasi di depan kantor Bupati,DPRD dan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara (Halut) oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Dan Pemuda Galao ( FKMPG), yang menuntut Buapti Frans Manery mencopot Kepala Desa Galao Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, Rabu (29/7). 


Fahrul Ali Koordinator Lapangan (Korlap) saat orasi menyatakan bahwa Kades Galao, Ridha Mandarasi di duga menyelewengkan Dana Desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp.732.391.000. 


Kades Galao lanjut ia, diduga memanfaatkan Dana Desa Karena salah satu program fisik dari DD pembuatan Talut/ ranggul panjangnya 150 meter pada tahun 2019 sampai saat ini di tahun 2020 takut tersebut belum selesai di kerjakan," teriak korlap.


Selain itu kata korlap, Dana Desa di tahun 2020 sebesar Rp. 273.167.000 di peruntukan untuk penanganan Covid-19 di desa Galalo namun lagi-lagi tidak realisasi dan di duga Pemerintah Desa Galao melakukan penyelewengan anggaran tersebut.


Ditegaskan Korlab aksi, atas dasar itulah Sehingga kami atas nama Forum Komunikasi Mahasiswa Dan Pemuda Galao menyatatakan Sikap dengan tuntutan aksinya diantara nya sebagai berikut: 

1. Inspektorat harus mengaudit permasalahan Kepala Desa Galao, sebab FKMPG telah melakukan aksi satu bulan yang lalu di 22 Juni 2020 dan telah memasukam laporan ke inspektorat di tanggal 1 Juli 2020, namun sampai saat ini tidak ada tindakan nyata di lapangan.

2. Kapolres Halut secepatnya lakukan penyelidikan terhadap Kepala Desa, Bendahara, dan  Ketua Bumdes Desa Galao karena di duga penyalagunaan Dana Desa Tahun 2019 Rp. 732.391.000,- 

3. Di duga penggelapan anggaran Covid -19 dari DD tahap 1 tahun 2020 sebesar Rp.273.167.000 oleh Pemerintah Desa Galao kecamatan Loloda utara dan meminta Polres Halut lakukan penyelidikan.

4. Meminta Kejaksaan Negeri Tobelo memberikan terobosan pada inspektorat agar secepatnya mengaudit problem Kepala Desa Galao.

5. Pihak BPMD dan INSPEKTORAT secepat lakukan Verifikasi berkas yang lebih radikal terhadap Pemdes Galao, karena di duga Pemdes Galao selama ini memanipulasi data, Copot Kades, Bendahara dan Ketua Bumdes.

6. Bupati Halut turut Andil dalam penyelesaian permasalahan ini, copot Kades, dan menggantikan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku," ucapnya. ( jef/imel