Kamis, 21 Januari 2021 | 21:45:27 WIB

Tolak Pilkada, Pemdes Lata Lata Fakum Sudah 2 Bulan, Pelayanan Masyarakat Mati Suri

Senin, 23 November 2020 | 11:43 WIB
  • Ketua Amdal Hasan Maici saat menyerahkan dokumen korupsi kades Lata-lata Abdul Malik Gama pada ketua Komisi I DPRD Halsel diruang rapat komisi I Dewan. (Foto: Aldy/Lindo)

HALSEL, LINDO - Pemerintah Desa Lata-lata akhir-akhir ini sudah mulai fakum alias tidak beraktias lagi dalam melakukan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di desa Lata-lata sejak dua bulan ini.

Demikian hal itu ditegaskan oleh Ketua Aliansi Masyarakat Desa Lata-lata, Hasan Maici pada media ini, di Ternate, Malut, Minggu (23/11/2020) siang.

Hasan mengungkapkan sejak Tim Investigasi dari Dinas Inspektorat kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) melakukan audit soal penyalahgunaan anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di desa Lata-lata, pada tahun 2017, 2018 dan 2019, hingga kini para perangkat pemerintah desa Lata-lata tidak lagi menunjukkan batang hidung mereka di desa tersebut.

"Yang jelas, pemerintah desa baik itu kepala desa, sekretaris desa dan ketua BPD serta anggotanya, sejak tim Inspektorat turun untuk melakukan penyelidikan anggaran dana desa itu, para perangkat desa serta anggota BPD desa Lata-lata sudah menghilang selama 2 bulan ini," kata Hasan.

Lebih lanjut, kata dia, jika pelayanan tidak ada maka dipastikan warga Lata-lata akan golput alias tidak akan ikut pemilukada di desa tersebut.

"Kalau komitmen kami warga Lata-lata terhadap pilkada ini, kami tetap satu suara, tidak akan coblos dalam pilkada serentak. Kalau persoalan desa tidak digubris oleh pemerintah kabupaten maka resiko wilayah kami tetap pada pendirian yaitu menolak coblos," tandasnya.

Hasan mengakui bahwa selama ini apa yang telah disampaikan pada penyelengara pemilu maupun pemerintah setempat bukan gertakan sambal, tetapi hal itu sangat serius dan itulah sikap warga Lata-lata.

"Kami tidak main-main soal nasib desa kami. Nanti lihat saja apakah kami dan warga ikut coblos atau golput. Yang jelas isi surat kami pada KPU, Bawaslu dan pemkab Halsel itu sangat tegas, yaitu tolak pilkada. Jika ingin pilkada dilaksanakan di desa kami maka tuntutan kami adalah harus ada Pjs Kades," jelasnya.

Sementara itu, situasi kondisi keamanan di desa Lata-lata hingga kini masih normal dan terbilang aman. Informasi yang di himpun media ini, desa Lata-lata hingga kini kepemimpinannya seperti kades dan perangkatnya masih kosong, tidak ada salah satupun pejabat disana yang menjalankan roda pemerintahan. Baik itu pejabat kecamatan maupun pejabat pemkab Halsel.

"Torang bajalang masing-masing, tidak ada pelayanan pemerintah di desa kami. Untuk itu kami ingin tegaskan bahwa atas nama warga Lata-lata, kami tidak akan ikut pemilu kepala daerah. Yang ada akan kami golput, tidak ikut pilih bupati dan wakil bupati Halsel," papar Demianus.

ALDY M