Sabtu, 17 April 2021 | 00:34:04 WIB

HCW: Pemakaian Anggaran 3,4 Miliar di Dinas kesehatan Halsel Adalah Pemborosan

Selasa, 26 Januari 2021 | 15:00 WIB
  • Direktur HCW Rajak Idrus. (Foto: Aldy/Lindo)

HALSEL,  LINDO - Lembaga Anti Korupsi Halmahera Corupption Watch (HCW) Provinsi Maluku Utara (Malut) menilai bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dibawah pimpinan Hj Nurhasna Muhammad di tahun 2019 adalah salah satu instansi yang banyak menyerap anggaran, ..khusus kegiatan program upaya kesehatan.

Menurut HCW, dinas kesehatan Halsel  yang paling banyak melakukan pemborosan dalam mengelola anggaran daerah.

"Dinas kesehatan dalam pelaksanaan program yang tertuang di Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Halmahera Selatan akhir tahun anggaran 2019 dijelaskan bahwa ada 6 item kegiatan yang dilaksanakan dan dua diantaranya menelan anggaran yang sangat fantastis seperti kegiatan dana alokasi khusus (DAK) non fisik Kesehatan yakni kegiatan bimbingan pendampingan akreditas puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.459.750.000. Pada item kegiatan ini realisasinya sebesar 52,35% dan kegiatan yang dilaksanakan adalah bimbingan akreditas di 11 Puskesmas," ungkap Direktur HCW Rajak Idrus.

Kemudian kata HCW, ditahun itu ada lagi dengan kegiatan DAK non fisik kesehatan untuk workshop akreditas Puskesmas dilaksanakan di Dinas Kesehatan Halsel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 781.250.000 atau realisasi sebesar 91,80%. Hasil kegiatan adalah 11 Puskesmas yang mendapatkan workshop dapat memahami tentang konsep akreditas Puskesmas.

"Kalau dilihat dari LKPJ Bupati 2019 untuk kegiatan non fisik itu dari 6 item, empat diantaranya masih kategori wajar. Tetapi dua kegiatan non fisik di 11 puskesmas ini, kami nilai tidak wajar karena biayanya terlalu fantastik," tandasnya.

Dari jumlah total pagu anggaran untuk 2 item kegiatan, yakni kegiatan bimbingan pendampingan akreditas puskesmas dan kegiatan workshop akreditas puskesmas itu sebesar Rp. 4.241.000 dan kalau dilihat kegiatannya hampir sama yakni hanya di 11 puskesmas dan nilainya sangat fantastis.

"Untuk kegiatan bimbingan pendampingan akreditas di 11 puskesmas itu realisasi anggarannya hanya 52,35  persen, dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.459.750.000. Yang menjadi permasalahan adalah kenapa tidak dicairkan 90 persen bahkan 100 persen. Kalaupun itu di fungsikan untuk kegiatan kenapa dicairkan hanya  52 persen. Itu artinya patut di duga ada apa dengan dinas kesehatan,  Jangan-jangan ada unsur korupsi di dalamnya," tandas Jeck.

Agar tidak terjadi kesimpang siuran tuduhan itu, lembaga anti korupsi HCW meminta pada Kejaksaan Negeri Halsel segera membentuk tim khusus u.ntuk menyelidiki kemana saja dana itu mengalir.

"Kami minta agar Kejari Halsel segera membentuk tim khusus untuk selediki aliran dana itu kemana saja digunakan,"  pinta. Jeck.

ALDY M.