Sabtu, 08 Mei 2021 | 09:20:25 WIB

TNI AL Dan Unpad Kerja Sama Bekali Prajurit Hukum Internasional

Selasa, 23 Februari 2021 | 11:03 WIB
  • (FOTO : DISPENAL/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Diskum AL) bekerja sama dengan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, membekali para perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) tentang Hukum Internasional (HI) melalui kegiatan Pembinaan Teknis HI  secara daring, Senin (22/2/21). 

Materi pembekalan berupa pengetahuan dan praktik-praktik HI dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan laut yang belum disepakati maupun yang sudah disepakati.

Pembelajaran dan diskusi tentang  hukum bagi perwira TNI AL ini dibuka Kepala Dinas Pendidikan Angkatan Laut (Kadisdikal) Laksma TNI Dr. Diki Atriana, M.Sc., CHRMP, CFrA., dari Ruker Kadisdikal, Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur.

Acara tersebut dihadiri Sekdiskumal Kolonel Laut (KH) Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H., mewakili Kadiskum AL Laksma TNI Kresno Buntoro, S.H., L.LM., Ph.D., Dekan FH Unpad Dr. Idris, S.H., M.A., para Kasubdis Diskumal dan Pejabat FH Unpad di tempat masing-masing. Kegiatan ini diikuti 50 perwira TNI AL yang bertugas di bidang operasi, intelijen, pemetaan dan hukum.

Saat membuka kegiatan, Kadisdikal menyampaikan, perairan Indonesia sangat strategis bagi negara-negara di dunia, karena menghubungkan berbagai kepentingan berbagai bangsa dan negara melalui jalur pelayaran, sehinga  dapat dikatakan sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). 

"Ratusan dan bahkan ribuan kapal mambawa hasil industri maupun kekayaan alamnya melintasi perairan Indonesia, tidak saja kapal niaga tetapi juga kapal-kapal militer negara-negara di dunia, sehingga perairan Indonesia cukup rawan terhadap terjadinya konflik," ungkap Laksma TNI Dr. Diki Atriana.

Menurutnya, keamanan laut yurisdiksi nasional dan perairan internasional sebagai jalur-jalur pelayaran telah lama menjadi perhatian serius dunia khususnya bagi negara pantai maupun negara kepulauan. Negara pantai yang memiliki jalur pelayaran harusnya mendapatkan perlindungan dari ancaman pelanggaran hukum dan kedaulatan sebagai akibat tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional.

TNI AL kata Kadisdikal, yang memiliki tugas menjaga kedaulatan dan keamanan di laut, maka profesionalisme prajurit merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar termasuk wawasan pengetahuan tentang HI berkaitan dengan laut. Pengetahuan HI dan penerapannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan antar negara di laut sangat penting  dikuasai para perwira TNI AL. 

Kegiatan pembekalan HI  ini sejalan dengan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) TNI AL yang unggul terutama di bidang hukum.

Hal senada juga disampaikan Dekan FH Unpad Dr. Idris, S.H., M.A., tentang penting pemahaman HI terutama Hukum Laut karena Indonesia sebagai negara kepulauan dan TNI AL sebagai pelaksana tugas menegakan kedaulatan negara dan hukum di laut. 

"Dengan memahami HI dan Hukum Laut, maka tugas-tugas yang dilaksanakan TNI AL dapat lebih optimal dan sesuai dengan norma-norma HI. Dekan FH Unpad menyambut baik kerja sama yg telah terjalin saat ini dengan TNI AL dan berharap dapat terus berjalan dan lebih dioptimalkan," ujar Idris.

Kegiatan yang akan dilaksanakan hingga 5 Maret 2021 mendatang, akan membahas materi tentang isu-isu umum hukum laut nasional dan internasional, Prinsip-prinsip dasar hukum internasional dalam konteks kelautan, Tindak pidana, pertahanan dan keamanan di laut, Lingkungan laut; Hak lintas di laut dan kebijakan luar negeri serta isu-isu khusus terkait hukum laut yang disampaikan narasumber berasal dari akademisi/dosen FH Unpad, Hakim International Tribunal for the law of the sea (ITLOS), ICRC, Kementerian Luar Negeri dan Perwira TNI AL. (ARMAN R)