Minggu, 16 Mei 2021 | 06:23:13 WIB

Hasil Audit Inspektorat Halsel Soal Dana Desa Lata-lata Masih Simpang Siur

Rabu, 17 Maret 2021 | 06:04 WIB
  • Aliansi Masyarakat Desa Lata-lata bersama warga Lata-lata melakukan hering bersama dengan Inspektorat Halsel, soal kasus korupsi ADD dan DD. (Foto: Aldy/Lindo)

HALSEL, LINDO - Ketua Aliansi Masyarakat Desa Lata-lata Hasan Maici menuduh salah satu oknum penyidik Inspektorat Halsel yang berinisial GJ, telah menyembunyikan hasil audit tahun 2018 dan tahun 2019 yang ada di desa Lata-lata.

"Laporana audit itu tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Semua itu sudah direkayasa oleh oknum petugas Inspektorat berinisial GJ. Dia selama ini yang menunda-nunda hasil audit itu, makanya kalau hasilnya keluar maka besar kemungkinan sudah direkayasa oleh oknum tersebut," kata Hasan pada media ini di Halsel, Selasa (16/03/2021).

Menurut Hasan, adanya pengakuan dari salah satu staf Inspektorat Halsel, bahwa hasil audit dana desa milik desa Lata-lata yang disalahgunakan mantan kades Lata-lata Abdul Malik Gama pada tahun 2018 dan tahun 2019 adalah salah satu perbuatan yang tidak transparan yang diberika oleh Insprktorat pada warga Lata-lata baru-baru ini.

"Kalau dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Inspektorat dengan kami, warga Lata-lata baru-baru ini dijelaskan bahwa ada kerugian negara yang cukup besar, namun keterangan itu tidak disertakan oleh pembuktian dari Inspektorat Halsel. Makanya kami desak Inspektorat agar hasil audit tahun 2018 dan tahun 2019 segera diberikan pada kami. Jika tidak maka kami akan melaporkan oknum pegawai Inspektorat Halsel ke Kejati Malut," jelasnya.

Hasan mengakui bahwa ia dan warga Lata-lata saat ini masih bertahan di kota Labuha Bacan, untuk tetap mengambil hasil kerugian negara yang di audit oleh Inspektorat Halsel pada tahun kemarin.

"Kami puas jika hasil audit Inspektorat Halsel sudah keluar. Tapi yang diaudit itu baru tahun 2018 dan tahun 2019. Untuk tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2020 belum di audit oleh Inspektorat Halsel  karena disebabkan banyak alasan yang bukan-bukan," tegasnya.

Diakhir keterangannya, Hasan meminta pada jajaran pemerintah kabupaten Halsel agar persoalan korupsi dana desa yang merugikan uang negara hingga miliaran rupiah sebaiknya jangan di tutupi, tetapi harus ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakatnya.

"Kalau mau daerah ini maju dan masyarakat bisa sejahtera maka pemerintah harus bersih dari korupsi. Jika pemerintah tidak mau brantas korupsi maka bisa dipastikan bahwa daerah ini akan menunggu kehancuran saja," paparnya.

ALDY M