Jumat, 30 Juli 2021 | 02:27:06 WIB

3 Tahun Terakhir Masa Pemerintahan Elang-Rahim, Humas JPKP Halteng Lapor 5 Kasus Raksasa Ke BPK RI Perwakilan Malut

Senin, 31 Mei 2021 | 18:35 WIB
  • Foto pada saat Humas JPKP Halteng Rosihan Anwar Menyerahkan Berkas Laporan ke BPK-RI Perwakilan Maluku Utara.

LINDO HALTENG - Humas jaringan Pendamping kebijakan Pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah (JPKP Halteng), Melaporkan 5 Kasus Raksas 3 tahun terakhir pemerintahan Elang-Rahim Ke Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwkilan Maluku Utara (Malut)  Sekaligus Meminta Hasil Audit Keuangan daerah Halteng Tahun 2020.

Kepada Media liputanindonesinews.com Senin (31/05/2021) Humas JPKP Halteng, Rosihan Anwar Mengatakan, Berdasarkan UUD NO 15 pasal 19 ayat 1 tahun 2009 tentang laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan masyarakat terbuka untuk umum.

Menurut Rosihan, Berdasarkan Hasil investigasi dilapangan presentasi pemda halteng selama 3 tahun terakhir dibidang pengelolaan keuangan daerah dinilai Gagal karena tidak mampu Menyelesaikan 5 Proyek Raksasa yang berada dihalteng dan juga Prsentasi Ke BPK beberapa bulan lalu tidak sesuai dengan realitas dilapangan.

"Dengan demikian kami merasa janggal Atas predikat opini WTP LPH LKPD  kepada Pemda Halteng oleh BPK-RI Perwakilan Maluku Utara sejak tahun Anggaran 2018-2019 dan 2020," kesalnya.

Rosihan Bilang, 5 proyek raksasa yang Belum juga diselesaikan pemda halteng diantaranya,

1. telah terjadi korupsi dana terbesar lahan pembuatan gor fagogoru tahun anggaran 2018-2019 dengan kerugian negara 632.351.180

2. telah terjadi penundaan pembayaran gaji aparatur desa terhitung mulai tahun triulan IV tahun 2020 dan triulan I tahun 2021. sebesar 8 bulan di 61 desa halteng.

3. dugaan korupsi trans wale kecamatan weda utara tahu anggaran 2018-2019 sementara disidik kejari halteng.

4 dugaan jalan trans kobe kecamatan weda tengah tahun anggaran 2019-2020 sementara disidik kejari halteng.

5. pengadaan buku tahun 2018-2019 dinas pendidikan pemuda dan olahraga halteng.

Rosihan Menambahkan Dari 5 proyek Raksasa yang  menelan Anggaran meliaran rupiah pada Masa Pemerintah  3 tahun elang-rahim ini, sangat tidak Layak BPK-RI berikan predikat opini WTP LPH LKPD  ke Pemda Halteng.

"BPK-RI perwakilan provinsi Maluku Utara Harusnya transparan terkait dengan Opini WTP yang di berikan Ke pemda Halteng, dan kalau pun WTP itu memenuhi standar maka JPKP yang pertama mengapresiasi kinerja BPK RI," tutupnya.

(Asdar.S)