Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:23:38 WIB

Bupati Merauke Minta Pimpinan OPD Harus Ketat Dalam Pengawalan Belanja APBN

Senin, 13 September 2021 | 17:14 WIB
  • Bupati Merauke Romanus Mbraka (tengah). (Foto: Gilang/Lindo)

Merauke - LINDO - Bertempat di audiotorium kantor bupati merauke, bupati merauke memberikan pengarahan kepada para pimpinan opd (organisasi perangkat daerah) dengan agenda arahan pengawalan anggaran tahun 2022, karena saat ini ada beberapa sumber anggaran, Senin (13/09/21).

 

Pimpinan OPD harus ketat mengawal belanja yang berasal dari  APBN, karena APBN nantinya yang di dapati dalam rupa kegiatan, juga DAK.

 

"Agenda hari ini adalah arahan saya kepada para Pimpinan OPD  tentang pengawalan belanja tahun 2022, karena ada beberapa sumber anggaran yang kita miliki, seperti APBN, maka pimpinan OPD harus bangun komunikasi yang komunikatif dengan APBN lintas depertamen," ujar Bupati Merauke Romanus Mbaraka.

 

Selain itu juga bupati memberikan arahan tentang pengunaan DAK, karena saat ini DAK ini bye aplikasi yaitu aplikasi krisna sehingga harus real sesuai kebutuhan daerah.

 

"Saya juga memberikan pengarahan terkait DAK, saya harap OPD harus paham karena belanja untuk DAK itu bye Aplikasi Krisna, untuk bisa pruff dengan aplikasi maka OPD maka pimpinan OPD harus melengkapi perencanaan teknis, baik rencana pembiayaan dan locusnya dimana yang harus di lihat dengan Google  map lokasinya agar kelihatan serta harus komunikasi yang komunikatif dengan programer di OPD dan dirjen yang di tujuan harus konek,  selain itu dana otsus ,karena kewenangannya ada pusat, maka koneksitasnya juga harus kuat baik ke provinsi maupun pusat, dan dalam UU Otsus Pasal 34 ada tambahan dana DTI  (dana tambahan infrastruktur) sehingga ini yang saya ingatkan kepada OPD agar dapat merilis dengan baik, sehingga pada tahun 2022 kita sudah tahu berapa anggaran yang akan kita dapat," kata Romanus Mbaraka.

 

Selain itu, ada DAU (dana alokasi  umum) OPD harus kuat untuk pemenuhan tingkat kemahalan dan harus betul betul di hitung dengan baik.

 

"Saya harapkan OPD harus kuat dalam menghitung tingkat kemahalan,  seperti transportasi, produsen, konsumen, perminyakan, penduduk, luas wilayah darat dan perairan dan juga orang asli papua, sehingga jangan terkesan kita hanya menerima kue yang sudah di bagi, padahal sejujurnya kue ini masih bisa di bagi, dan saya yakin tidak semua OPD paham tentang itu, terlebih di OPD ini ada adik adik saya yang papua, sehingga sebagai senior saya harus memberitahukan mereka karena karier mereka masih panjang kedepan," pungkasnya.

 

GILANG H.