Minggu, 17 Oktober 2021 | 07:03:05 WIB

YPKKM Minta Gubernur AGK Harus Proaktif Soal Dana Pengungsi Maluku Utara

Senin, 13 September 2021 | 17:19 WIB
  • Ilustrasi Logo YPKKM. (Foto: Aron/Lindo)

JAKARATA, LINDO - Kasus pengurusan dana pengungsi untuk korban kerusuhan tahun 2000 itu mulai ada titik terang. Dua elemen lembaga masyarakat baik itu Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) dan Lembaga Bantuan Hukum Kepulauan Buton (LBH Kepton) masing-masing saling mengklaim soal legitimasi hukum dalam pengurusan itu.

Pesan rilis yang disampaikan oleh pengurus YPKKM, data-data yang dilansir ini sangat memiliki kekuatan hukum yang sudah final, untuk itu YPKKM bersama kuasa hukumnya meminta pada Lembaga Bantuan Hukum Kepulauan Buton (LBH Kepton) dibawah pimpinan La Ode Zulfikar Nur, yang saat ini sudah tidak punya lagi wewenang mengklaim mengurusi dana pengungsi yang ada di tiga provinsi yaitu, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara.


Sesuai putusan majelis hakim perkara perdata Class Action Nomor 318/Pdt.G Class Action/2011/PN Jakarta Pusat dan surat keputusan Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) tidak lagi mempertimbangkan keberadaan LBH Kepton sebagai kuasa dari Hibani Malia, Aruf Lamina. Oleh sebab itu tidak akan mungkin orang yang sudah di berhentikan dari yayasan masih tetap di akui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hanya berdasarkan pada surat kuasa yang belum dicabut oleh orang- orang yang sudah tidak berada di pengurusan YPKKM (Azas lex specialis derograt lex generalis).


Dalam rilisnya YPKKM menguraikan seluruh kronologis kasus yang ditanganinya, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hingga di Mahkamah Agung di Jakarta. LBH Kepton menurutnya sudah tidak punya wewenang lagi untuk mengklaim dalam pengurusan dana pengungsi dari tiga provinsi itu. Berdasarkan uraian kronologis yang disampaikan oleh YPKKM, LBH Kepton dibawah pimpinan La Ode, Zulfikar Nur, bersama rekan-rekannya agar segera menghentikan seluruh kegiatan mereka yang ada di tiga provinsi itu.


Termasuk soal sepakterjang para pengurus LBH Kepton yang selama ini melancarkan aksinya pada masyarakat, baik itu pungutan biaya asminstrasi maupun pengumpulan data yang ada di masyarakat.


Dengan adanya aksi LBH Kepton itu, membuat warga makin resah dan dilema karena informasi makin tidak terarah lagi. YPKKM juga merasa terganggu adanya para oknum LBH Kepton yang saat ini masih melakukan aktifitas liar di tiga provinsi itu. Sehingga melalui surat resmi dari Kuasa Hukum Pitra Adhy Rizkalla SH. MH dan Edi Nugroho SH selaku Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum “Pitra & Rekan” dari M Fadel Tanjung selaku Ketua Umum YPKKM di Jakarta menuntut agar LBH Kepton jangan lagi melakukan aktifitas liar dan jangan lagi membuat gerakan tambahan pada masyarakat yang ada di tiga provinsi itu. Karena mereka bukan lagi yang punya otoritas dalam menyelesaikan persoalan ini.


Sementara itu, perwakilan YPKKM Maluku Utara baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba (AGK) untuk membahas soal gugatan kasus mereka yang diputuskan menang oleh pengadilan di Jakarta.  Sedangkan dalam pertemuan itu, YPKKM mendesak Pemprov Malut agar segera mempelajari isi surat mereka, termasuk berhati-hati menerima informasi soal pergerakan LBH Kepton yang mengatasnamakan pengurus pengungsi di Maluku Utara. 


Secara terpisah Gubernur Malut AGK saat ditemui media ini mengaku akan mempelajari isi surat dari YPKKM. Namun yang jelas kata dia jika kasus ini sudah dimenangkan oleh yayasan dan warga Maluku Utara, maka sebagai kepala pemerintah daerah, ia mengaku siap mentaati putusan pengadilan.


ALDY M