Minggu, 17 Oktober 2021 | 06:51:34 WIB

Tegas Ketua Komisi III, PT.SAS Harus Tertib Soal Kewajiban, Perusahan Sehat Dampak Sosial Secara Positif

Selasa, 21 September 2021 | 06:42 WIB
  • Ketua Komisi III DPRD Halut Sharil Hi Rauf

Lindo Halut - Tatap muka dan duduk bersama oleh Komisi II dan Komisi III DPRD Halut, untuk menindaklanjuti hasil Pengawasan di Perusahan PT SAS Pertambangan Pasir Besi di Desa Momojiu Kecamatan Loloda Utara, yang mana pihak Perusahan belum dapat menyelesaikan serta memenuhi Kewajiban Perusahan, yang telah diatur dalam undang undang Minerba.
           Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Utara Sharil Hi Rauf katakan bahwa pertemuan dihari ini yang berlangsung diruang Bangsaha, merupakan kunci pertemuan antara Investor dalam hal ini PT.SAS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara," jelas Sharil kepada awak media ini seusai pertemuan diruangan Bangsaha DPRD Halut, Senin (20/9/2021).
          Kata Sharil, Secara Politik kami berkewajiban menyampaikan hal hal yang terkait dengan Hal dan Kewajiban, antara pihak Perusahan dengan Pemerintah Daerah.
           Oleh karena itu kalau bahasa Hukum lanjut ia, harus di indahkan oleh semua pihak, kalau kita patut Hukum, tertib hukum dan tertib administrasi, lalu kemudian Perusahan juga sehat, maka dampak Sosial secara Positif," kata Sharil.
           Menurutnya, untuk menjadi ukuran data data dari pihak perusahan itu juga sangat penting, walaupun ada kewenangan dari pusat, DPRD dan Pemerintah Daerah sangat sangat di butuhkan ketika bicarakan Dana Bagi Hasil (DBH), kita kadang menjadi kesulitan kalau tidak memiliki data, contohnya yang telah terjadi kasus kasus lainnya, karena itu data data itu sangatlah penting," ungkapnya.
          Tambah ia, apa yang telah disampaikan oleh pihak PT SAS bahwa Dalam sekali Pengapalan sudah bernilai kurang lebih 560 juta, justru itu dari hasil laporan yang disampaikan pihak Perusahan sudah Enam Kali Pengapalan maka sudah ada nilai uang dengan jumlah 3.360 Milyar dan itu sudah dalam bentuk Kewajiban langsung bayar dari pihak Perusahan ke Pemdah Halut, itu baru dari sisi kewajiban Pajak langsung bayar belum lagi ekonomi yang lain, dan ini kita akan kejar dari nilai jual akhir Produksi dari PT SAS yang hasilnya sementara ini dijual ke Morowali," ucapnya.
           Sharil berharap pihak PT.SAS harus menertibkan soal soal Kewajiban yang akan diselesaikan, yang mana telah disampaikan oleh Perwakilan Manager PT.SAS Muknis Assagaf saat tatap muka bersama DPRD Halut,"harapnya.
            Kami dari Komisi II dan Komisi III masih berprasangka baik karena pihak PT.SAS mau menerima itu sebagai kekeliruan dan ini bukan persoalan mereka tidak Loyal, tetapi soal kewajiban yang belum tuntas dengan Pemerintah Daerah oleh pihak Perusahan, dan kami masih berpositif, karena mereka bel diselesaikan.
              Ketua Komisi III mempertegaskan, Kedepannnya " Perusahan Boleh Sehat, tapi Pemerintah dalam Hak memperoleh dari Perusahan Harus juga Sehat, dan Implikasi terhadap Masyarakat Harus Sehat, Karena Akhir dari semua itu adalah Menciptakan Kesejahteraan Rakyat," tutur Sharil.  ( Jef )